TARAKAN – Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan menerima aduan terkait permasalahan pengiriman ikan layang. Aduan tersebut berasal dari kuasa hukum J yang saat ini menjadi tersangka pengiriman ikan layang dari Sebatik.
RDP yang digelar Senin (8/5/23), dihadiri beberapa pihak diantaranya Polres Tarakan, KSOP dan Kuasa Hukum tersangka.
Kanit Tipidter Polres Tarakan IPDA. Muhammad Farhan mengatakan, permasalahan ikan layang yang ditangani pihaknya kini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan siap disidangkan.
“Namun kuasa hukum dari tersangka membuat opini yakni kenapa pengusaha dikriminalisasi. Sehingga kami dari polres memberikan informasi bahwa kami tidak akan memproses hukum masyarakat jika tidak ada alat bukti,” kata Farhan kepada awak media usai mengikuti RDP di Kantor DPRD Tarakan.
Baca juga : Ngadu ke DPRD Tarakan, Kuasa Hukum Tersangka Kasus Ikan Layang Beberkan Keluhannya
Dirincikan Farhan, pihak kuasa hukum tersangka menyampaikan bahwa ikan layang ini untuk masyarakat kecil. Akan tetapi, ia menilai karena ini kebutuhan masyarakat kecil maka harus dipastikan bahwa ikan ini aman untuk masyarakat.
“Harus disertai dengan sertifikat kesehatan, karantina harus jelas. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan formalin, bom dari ikan ini. Karena ini akan dikonsumsi untuk masyarakat dan targetnya masyarakat kecil. Jika sudah sakit siapa yang akan bertanggung jawab,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya menyampaikan, jangan membawa nama masyarakat kecil untuk sebuah tindakan ilegal dan menguntungkan orang per orangan. Jika ingin berusaha maka perizinan harus lengkap.
“Jadi jika memang ingin berusaha, maka silahkan berusaha, akan tetapi surat perizinan harus lengkap. Dinas terkait juga sudah menjelaskan untuk pengurusannya. Kami hanya fokus pada penegakan hukum,” tegasnya.
Baca juga : KORPRI Tarakan Gelar Halal Bihalal, Hamid Amren Ingatkan Ikrar Panca Prasetya
Terkait asal muasal ikan layang, baik dari Malaysia atau Sebatik, ditegaskan Farhan, izin angkut harus jelas. Selain itu, karantina dan surat izin juga harus jelas. Sebab, ini yang akan menjamin keamanan ikan tersebut untuk layak dikonsumsi.
“Ini kan permasalahan adminstratif dan menyangkut pidana yang tertuang dalam perpu cipta kerja yang saat ini sudah diundangkan. Disitu sudah dijelaskan mana hukum yang masuk dalam administratif dan pidana. Sementara kasus ini masuk pidana. Saat ini berkas tersangka sudah di kejaksaan dan berdasarkan informasi dari kuasa hukum, hari Kamis sudah mulai sidang,” bebernya.
Untuk diketahui tersangka J dikenakan pasal 323 UU 17 tahun 2008 juncto UU no 2 tahun 2020 tentang pelayanan. Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar atau setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang berbendera Indonesia atau asing di wilayah perikanan RI yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan terkait terkait yang tidak memiliki perizinan berusaha atau setiap orang yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area atau area lain di dalam negara kesatuan RI yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan pemerintah purat baik hewan, produk hewan, ikan produk ikan tumbuhan dan produk tumbuhan.(**)
