JAKARTA – Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, S.E.,M.H., mendukung untuk dilakukan lockdown di wilayah pandemik virus Corona atau Covid-19. Hal ini, untuk dapat menekan penyebaran terhadap wilayah lainnya di Indonesia.
Kebijakan ini, diharapkan bisa diambil Presiden Joko Widodo. Sebab kebijakan lockdown, ada di Pemerintah Pusat bukan di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Penyebaran Covid-19 semakin meluas dan sulit terkendali, bukan tidak mungkin akan terus bertambah. Penyebaran yang sebelumnya hanya terjadi di beberapa kota dari tiga Provinsi, sekarang menjadi 21 provinsi se-Indonesia,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, Selasa (24/3/20).
Pemberlakuan Sosial Distancing dan Work From Home menurut Hasan Basri, terbukti tidak efektif. Masyarakat yang menggantungkan hidup setiap hari beraktivitas di luar rumah seperti ke pasar dan tempat lainnya, sangat rentan tertular karena selalu berada di keramaian massa dan kegiatan publik lainnya.
“Masyarakat kecil tidak paham dengan anjuran Pemerintah dengan berbagai istilah tersebut, yang ada di benak mereka aktivitas harus terus jalan. Jika tidak bekerja, mereka tidak bisa makan. Kalau pemerintah serius, harusnya memikirkan juga kendala tersebut. Berbeda, jika lockdown hanya diterapkan pada wilayah terdampak covid-19 dan daerah yang lain tetap terus melakukan aktivitas seperti biasa,” ujar anggota DPD RI asal Kalimantan Utara.
Hasan menjelaskan, dalam pemberlakuan lockdown di wilayah tertentu, seluruh pihak keamanan harus terlibat mengamankan wilayah lockdown. Selain itu, menjaga masyarakat serta memfasilitasi kebutuhan makanannya.
“Sebelumnya saya sudah mendesak dilakukan lockdown pada saat masih 3 Provinsi. Supaya tidak menyebar ke Provinsi yang lain, namun sekarang sudah semakin meluas,” papar Senator HB.
Apakah lockdown masih perlu diberlakukan sampai hari ini, menurutnya masih perlu. Saat ini, terhitung sebanyak 579 pasien positif corona dan 49 meninggal dunia. Selain banyaknya korban meninggal, nilai rupiah merosot ke titik terendah. Bank Indonesia, bahkan menggelontorkan dana sejumlah Rp 300 Triliun untuk menstabilkan Rupiah.
“Dana yang begitu besar dikeluarkan BI untuk stabilkan rupiah. Padahal dana tersebut, sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Covid-19. Pemberlakuan lockdown di wilayah tertentu terdampak covid-19 misalnya, dapat maksimal jika tersedia dana untuk memberi dukungan makanan bagi mereka yang membutuhkan serta dialokasikan kepada kebutuhan-kebutuhan penting lainnya,” beber Hasan Basri.
Menurutnya, efek Covid-19 dan penanganan penyebaran oleh pemerintah yang terkesan lambat, membuat ekonomi Indonesia semakin melemah. “Kondisi ini, bahkan akan lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998 yang pada waktu itu kurs rupiah Rp. 16.650 per dollar AS. Sekarang ini, rupiah akan menyentuh angka Rp. 17.000 per dollar AS,” kata HB
Upaya membantu mencegah penyebaran Covid-19, dirinya membantu menyediakan tempat cuci tangan di seluruh Kabupaten/Kota di Kaltara.”Saya atas nama Wakil Ketua Komite II DPD RI sudah bersurat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu mengirimkan masker, Hand sanitizer serta APD ke rumah sakit rujukan positif Covid-19 di Kaltara,” tuturnya.
Perlu diketahui bahwa anggota DPD RI tidak ikut test Covid-19 yang difasilitasi Pemerintah. Anggota DPD RI, melakukan tes mandiri.(mt)
