Di masa pandemi ini, berita bagus disampaikan oleh Menteri Marves, Luhut Binsar Panjaitan, saat berkunjung ke Kaltara awal Desember lalu bersama Menteri Agraria Tata Ruang dan BPN, Sofian Jalil. Akan ada 9 perusahaan multinasional yang akan berinvestasi sebesar 1.800 triliun di KIPI yang berlokasi di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan. Kunjungan ke-2 menteri ini, sekaligus juga sebagai persiapan kunjungan RI-1, Joko Widodo, untuk melakukan ground-breaking kawasan KIPI. Sebenarnya, ini juga bukan berita baru, masa gubernur sebelumnya, KIPI ini sudah menjadi program andalan, sayangnya investor tak kunjung datang saat itu.
Yang menarik dari tindak lanjut dari investasi ini adalah apakah dengan adanya KIPI ini, tenaga kerja yang tinggal di Tanah Kuning dan Kaltara secara umum bakal terserap dalam dunia kerja di KIPI? Karena menurut Bupati Bulungan, Syarwani, kawasan yang menempati lebih dari 10.000 hektar ini berpotensi menyerap 100.000 pekerja. Ini bukan angka main-main, mengingat jumlah penduduk Kaltara menurut data BPS Kaltara 2020 hanya sekitar 700.000 jiwa, propinsi tersedikit jumlah populasi nya di Indonesia. Yang menggembirakan, Indeks Pembangunan Manusia di Kaltara cukup tinggi dibanding propinsi lain di Indonesia, yaitu 71.19, sementara tertinggi masih dipegang oleh DKI Jakarta sebesar 81.11.
Hasil riset menyebutkan tingginya tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli seperti yang terefleksi dalam indikator IPM akan mempengaruhi produktifitas kerja. Terkait dengan antisipasi kebutuhan tenaga kerja dan skill nya, pemerintah Kaltara dan Bulungan sudah mengantisipasi, misalnya dengan membuka kejuruan baru seperti pertanian, perikanan, dan kelautan di SMKN Mangkupadi yang sesuai dengan potensi wilayah tersebut, seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara.
Sementara itu, pemerintah Bulungan sedang melakukan penjajakan MOU dengan salah satu universitas di Bandung untuk membuka program diploma I dan II dengan format pembelajaran Bahasa Inggris dan Mandarin menyesuaikan kebutuhan investor. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan institut yang berkaitan dengan kawasan industri. Patut diapresiasi langkah antisipatif yang digagas oleh gubernur Kaltara dan bupati Bulungan ini.
Membuat peta jalan SDM canggih Kaltara
Era pandemi saat ini, kebijakan investasi lebih banyak diputuskan melalui “wait and see” karena bisnis tentu saja mempertimbangkan untung rugi, termasuk juga rencana investasi asing di KIPI, walau ini sudah menjadi komitmen awal, segala sesuatu bisa terjadi. Oleh karena itu, ada tidaknya investasi, sudah menjadi keniscayaan bahwa komitmen memajukan Kaltara menjadi program prioritas. Lantas bagaimana menjalankan komitmen ini?
Rancangan dengan pembukaan jurusan baru pertanian, perikanan, dan kelautan di sekolah kejuruan yang menyesuaikan potensi setempat merupakan strategi yang bagus, begitu juga kolaborasi dengan perguruan tinggi dan balai latihan kerja.
Dalam proses pengembangan kapasitas, unsur penting yang tidak boleh ditinggalkan adalah perubahan organisasi, sistem atau mekanisme cara bekerja dan kompetensi individu itu sendiri. Yang terjadi saat ini dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, kurikulum pendidikan, dan dunia kerja (industri yang membutuhkan tenaga kerja) berjalan sendiri-sendiri. Belum ada tersedia kebijakan pemerintah Kaltara yang memfasilitasi kolaborasi adanya ruang untuk mencocokkan kebutuhan dunia kerja dengan kurikulum yang diajarkan di bangku sekolah atau perguruan tinggi.
Sehingga sering kali, lulusan sekolah dan perguruan tinggi, hanya siap kerja tapi tidak siap pakai, dimana hal ini tentu saja membutuhkan investasi yang besar bagi perusahaan melatih mereka. Tak heran, tenaga-tenaga terampil yang bisa diterima di Kaltara adalah mereka yang berasal dari luar daerah yang komptensi dan keterampilan kerjanya lebih unggul.
Masalah link and match ini bukan hanya dialami oleh Kaltara, bahkan di Singapura, opsi untuk menggabungkan kementerian tenaga kerja dan pendidikan sedang diusulkan untuk membangun “link and match” yang lebih kuat antara dunia pendidikan dan dunia industri.
Saking pentingnya isu ini, ILO, organisasi perburuhan internasional tahun 2020 menerbitkan kertas kebijakan yang mendorong pembentukan Dewan Keterampilan Sektoral sebagai forum kolaboratif yang mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja di setiap sektor industri, serta memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan pembinaan SDM berbasis kompetensi tertentu.
Fokus kebijakan ini adalah aksi kolaboratif dunia industri, pendidikan, lembaga pelatihan dalam pengembangan strategi keterampilan, pengembangan kurikulum pelatihan vokasi dan persetujuan kerangka kerja serta program pemagangan berkualitas. Keterlibatan industri menjadi kunci utama dalam meredam ketidakpaduan pasar kerja, maka dari itu, pelibatan dunia industri ini seharusnya dilakukan sejak awal, mulai dari penetapan standar kompetensi.
Untuk merekonstruksi peta jalan peningkatan SDM Kaltara ini, seiring juga dengan komitmen Pemerintah Kaltara yang mengutamakan SDM lokal untuk mengisi lowongan kerja, perlu ada kordinasi yang kuat yang disepakati antara lembaga terkait di Kaltara, misalnya Dinas Pendidikan, Bappeda, organisasi pengusaha, sebagai perwakilan dunia industri, perguruan tinggi, dan perwakilan serikat pekerja, tentu saja masyarakat sipil.
Proses pemetaan juga perlu memastikan peningkatkana metodologi pembelajaran, kurikulum, pemantauan hasil pembelajaran, dan pengembangan pelatihan berbasis online dan offline terkait permasalahan jangkauan geografis Kalimantan Utara.
Penulis:
Muhamad Nour
Praktisi Ketenagakerjaan
