TARAKAN – DPRD Kota Tarakan menilai Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Tarakan Tengah harusnya tidak perlu dilakukan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus saat ditemui awak media usai rapat dengar pendapat dengan 8 caleg terpilih di Kantor DPRD, Rabu (12/6/24).
Menurutnya, PSU tersebut bisa berdampak atas kemenangan 8 caleg terpilih lainnya karena harus kembali mengumpulkan suara dari masyarakat. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan menerbitkan keputusan PSU untuk pemilihan anggota DPRD Tarakan 2024-2029.
“Setelah pertemuan, kami menyepakati akan memfasilitasi pertemuan delapan caleg pilihan dengan KPU RI. Harapannya nanti KPU RI bisa berkeadilan dalam membuat juknis PSU,” katanya.
Yulius juga mengingatkan kepada caleg pilihan untuk dapat menghormati keputusan MK. Sebab putusan MK bersifat dan mutlak wajib untuk dilakukan.
“Kami akan memfasilitasi 8 caleg terpilih ke KPU RI, karena mereka juga punya hak yang sama memperjuangkan PSU yang berkeadilan melalui juknis. Kalau tujuannya tadi meminta untuk menganulir putusan MK, tidak kami tindaklajuti karena keputusannya bersifat final,” ujarnya.
Soalnya pada pemilu 14 Februari 2024 lalu, dijelaskannya 8 caleg tersebut juga berjuang hingga akhirnya terpilih dengan perolehan suara terbanyak. Makanya hal tersebut tidak boleh diabaikan perlu diperjuangkan juga.
“Mereka yang terpilih itu, tidak mudah untuk menang. Makanya rasanya tidak adil kalau keputusan inimengorbankan semua caleg di Tarakan Tengah hanya kesalahan satu orang caleg,” tutupnya.(**)
