BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj Iim menyoroti praktik sejumlah sekolah yang dinilai masih membebani orang tua siswa. Diantaranya, dengan kewajiban membeli berbagai jenis seragam, di luar yang telah disediakan oleh pemerintah.
“Kalau masalah seragam sekolah, yang dari pemerintah itu kan baru satu. Pemerintah dapat tiga baju, tapi yang diterima baru satu. Ini sebenarnya bantuan yang sangat bagus dari pemerintah,” ujar Hj Iim saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (22/7/2025).
Namun, ia menyayangkan masih adanya sekolah yang terkesan ‘membisniskan’ seragam, dengan menjual berbagai jenis seragam tambahan yang tidak semuanya dibutuhkan secara mutlak.
“Saya teringat PAUD, yang memang hanya satu seragam. Tapi untuk tingkat SMP atau lebih banyak, kalau sudah ada bantuan dari pemerintah, sebaiknya jangan lagi membebani orang tua. Kalaupun misalnya butuh satu almamater, ya silakan, tapi jangan berlebihan,” tegasnya.
Ia menambahkan meskipun pendidikan disebut gratis, kenyataannya tetap ada banyak biaya tambahan yang harus ditanggung orang tua.
“Biaya pendidikan itu, meski diklaim gratis, nyatanya tidak sepenuhnya gratis. Kita tahu, inflasi tertinggi salah satunya justru ada di sektor pendidikan. Jadi kalaupun ada tambahan seragam, jangan terlalu mahal dan jangan terlalu banyak,” katanya.
Menurutnya, orang tua siswa kini dihadapkan pada pembelian berbagai jenis seragam, seperti baju batik dari pemerintah, baju batik dari sekolah yang berbayar, rompi (sekolah tertentu), baju pramuka, dan olahraga, yang jumlahnya bisa sampai tiga potong.
“Ini sangat membebani. Sudah dapat dari pemerintah, eh disuruh beli kaos, rompi, baju olahraga, pramuka, batik macam-macam. Kasihan orang tua,” tandasnya.
Ia menambahkan, dalam beberapa laporan yang diterima, sejumlah sekolah bahkan menentukan tempat pembelian seragam yang sudah ditunjuk, sehingga orang tua tidak memiliki opsi lain selain membeli di lokasi tersebut dengan harga yang tidak selalu terjangkau.
“Kalau memang harus beli tambahan, beri kebebasan orang tua untuk memilih tempat yang harganya sesuai kemampuan. Jangan ada kesan sekolah bekerjasama dengan pihak tertentu,” katanya.
Hj Iim pun mendorong agar Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dapat turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan seragam ini. Serta memastikan sekolah-sekolah tidak membuat aturan sepihak yang menyimpang dari semangat pendidikan gratis dan inklusif.
“Kita semua sepakat ingin memajukan pendidikan. Tapi jangan sampai caranya justru menambah beban masyarakat. Ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi setiap tahun ajaran baru,” tambahnya.
Ia juga menegaskan fungsi DPRD sebagai pengawas kebijakan publik akan terus digunakan untuk menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat.
“Terutama dalam sektor pendidikan yang seharusnya menjunjung asas keadilan dan akses yang setara,” tegasnya. (oc/ar)
