Bulungan – Tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung, menyatakan penolakannya terhadap aktivitas penanaman yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang di wilayah Desa Jelarai Selor , Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Penolakan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut, terutama karena sebagian besar masyarakat setempat tidak mengetahui adanya kegiatan itu.
“Penolakan ini berlambang arti saya menjaga dampak sosial terhadap masyarakat karena banyak masyarakat kita yang tidak mengetahui adanya kegiatan ini. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di lapangan, baiknya kegiatan ini kita tolak dulu,” ujar Tasa Gung.
Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan wilayah desa semestinya memberikan manfaat secara adil, baik kepada masyarakat maupun perusahaan yang terlibat.
Sebagai tokoh adat yang menjadi representasi suara masyarakat, Tasa Gung juga menegaskan keberadaan perusahaan di wilayah adat harus menguntungkan semua pihak secara adil tidak hanya perusahaan, tapi juga masyarakat lokal.
“Maunya saya itu dua-dua pihak ini sama-sama menguntungkan. Masyarakat juga merasakan dampak baiknya, dan pihak perusahaan juga dapat dampak baiknya karena mereka juga melaksanakan program yang sudah diletakkan oleh pemerintah kepada mereka,” ujarnya.
Tasa Gung juga menyoroti pentingnya edukasi dan pemahaman bagi masyarakat terkait proyek-proyek semacam ini. Ia mengajak warga untuk tidak gegabah, serta aktif berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Harapan saya, masyarakat bisa punya pemahaman yang baik. Kalau ada kegiatan seperti ini, sebaiknya ditanyakan dulu, jangan ambil tindakan sendiri. Ini yang perlu kita jaga bersama,” katanya.
Pria yang juga menjabat di Lembaga Adat Desa Persiapan Jelarai Tengah ini kembali mengingatkan, agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban janji dan iming-iming dari perusahaan tanpa mendapatkan kejelasan manfaat jangka panjang.
Ia menyebut dirinya akan “pasang badan” demi melindungi kepentingan masyarakat.
“Tentunya sebagai perwakilan dari masyarakat, masyarakat punya hak juga untuk menyuarakan hak-haknya. Jangan sampai masyarakat kita terus dilakukan pembodohan-pembodohan dan ujung-ujungnya masyarakat kita yang dapat susah,” tegasnya.
Ia juga berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap aktivitas-aktivitas yang berlangsung di lingkungan mereka, serta selalu mengedepankan koordinasi dibanding tindakan sepihak
“Ke depan, harapan saya pada masyarakat tetap melakukan kegiatannya sebagai petani, pekebun supaya bisa meningkatkan perekonomian kita,” pungkasnya.(**)
