JAKARTA,Fokusborneo.com– Aspirasi masyarakat Kalimantan Utara terkait minimnya peluang kerja bagi tenaga lokal menjadi sorotan Hj. Rahmawati Zainal dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Senayan, Rabu (3/9/2025).
Legislator dari Fraksi Gerindra itu menegaskan, realisasi investasi harus diikuti dengan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, keresahan masyarakat di daerah pemilihan Kalimantan Utara kerap muncul dalam bentuk aksi unjuk rasa, yang berangkat dari rasa tidak adil karena sulitnya akses kerja di perusahaan-perusahaan besar.
“Bisakah Bapak Menteri memberikan data berapa banyak tenaga kerja yang telah diserap dari realisasi investasi tersebut dan bagaimana penyerapannya? Apakah kementerian memiliki formula khusus untuk memastikan investasi yang masuk juga diikuti dengan pengembangan keterampilan SDM lokal?” ujar Rahmawati.
Ia menilai pemerintah perlu mendorong afirmasi yang jelas, termasuk insentif maupun poin khusus bagi industri yang mempekerjakan tenaga kerja lokal.
“Sering kali pelamar lokal ditolak. Kami mendorong adanya batas minimal persentase penyerapan tenaga kerja lokal agar tercipta keadilan sosial,” tegasnya.
Rahmawati juga menyinggung peran sertifikasi dan peningkatan keterampilan sebagai bagian penting agar SDM lokal mampu bersaing. Menurutnya, tanpa intervensi pemerintah, perusahaan cenderung memilih pekerja dari luar daerah.
Selain menyoroti isu ketenagakerjaan, Rahmawati mengajukan pertanyaan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait keberlanjutan Program Desa Wisata.
Ia menekankan pentingnya indikator yang jelas untuk mengukur dampak program terhadap perekonomian desa.
“Selain target kuantitas desa wisata, indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja? Apakah sudah ada sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi dengan data BPS atau Kemendes PDTT?” katanya.
Rahmawati menegaskan, baik investasi industri maupun pengembangan pariwisata harus berujung pada kesejahteraan rakyat.
“Masyarakat menunggu manfaat nyata, bukan sekadar angka di atas kertas. Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya. (*/saf)
