TARAKAN – Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan Sofyan Udin Hianggio meminta pembelajaran tatap muka (PTM) ditunda sebelum guru divaksin virus corona.
Pernyataan tersebut disampaikan, saat memantau simulasi PTM di SMPIT Ulul Albab di Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Selasa (16/3/21).
Menurutnya, rencana akan diberlakukannya PTM seperti dipaksakan. Seharusnya PTM dilakukan berjenjang mulai dari perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Saya dari awal sudah bilang, kalau mau disimulasikan tuh dari yang paling tinggi dulu SMA setelah SMA baru SMP. Kalau kita melihat kan Provinsi ini belum ada ya simulasi. Artinya kalau kita melihat rentetannya, sebenarnya kita terlalu maksa saya bilang terlalu maksa ini,” kata Sofyan Udin Hianggio.
Pria juga menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tarakan mencontohkan, SMPIT Ulul Albab jumlah siswanya sebanyak 272 orang, yang setuju belajar tatap muka hanya sekitar 90 orang atau selitar 40 persen. “Artinya kan lebih banyak yang gak setuju dengan sekolah tatap muka,” ujar politisi Golkar.
Sisi lain dijelas Opan sapa sehari-hari Sofyan Udin Hianggio, instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah jelas, PTM bisa kembali dibuka setelah tenaga pendidik dan kependidikan di vaksin.
“Saya melihat dari beberapa rangkaian-rangkaian ini kan sudah mulai jalan vaksin, harusnya kan tenaga pendidik ini divaksin dulu. Makanya ini terlalu dipaksakan sebenarnya kalau mau dibuka di bulan sekarang ini. Rencana Menteri Pendidikan bahwa sekolah itu sudah bisa dibuka pada saat bulan Juli, setelah semua proses vaksin dan lain sebagainya sudah berjalan,” jelas anggota DPRD Kota Tarakan dua periode.
Sofyan menyayangkan PTM juga diberlakukan untuk SD dan Taman Kanak-kanak (TK). Ia menilai anak-anak TK dan SD lebih sulit diatur dibandingkan siswa SMP.
“Yang saya bingung itu ketika SD dan TK juga mau dibuka. Kalau SD masih susah lah pengaturannya siswanya apalagi TK. Kayak kemarin sesi foto saja, kita lihat bagaimana mereka lama enggak ketemu kemudian ketemu ini yang kita hindari sebenarnya,” ucap Opan.
Sofyan menambahkan meskipun anak-anak kondisinya kuat, jangan sampai menjadi pembawa virus ke rumah. Sehingga menularkan kepada keluarganya yang lainnya.
“Anak-anak ini kalau kita pikir si kuat mereka, cuma kan jangan sampai jadi komorbid kemudian membawa lagi penyakit itu ke rumah. Sementara kita juga masih kesulitan untuk menangani pasien yang ada walaupun sudah berkurang tapi kan paling bagus kalau kita hindari,” tegas Anggota DPRD Kota Tarakan yang terpilih dari dapil 1 Tarakan Tengah.
Komisi 2 DPRD Kota Tarakan meminta kepada pemerintah, untuk menunda pemberlakukan PTM sampai tahun ajaran baru. Apalagi tidak lama lagi memasuki bulan puasa Ramadhan.
“Tunda dulu lah sampai Juli sampai ajaran baru, tidak juga urgennya dalam beberapa bulan ini. Kita kan mau menghadapi puasa, tidak lama lagi sambil kita berproses lah,” pungkas Sekretaris DPD Golkar Kota Tarakan.
Sofyan menyarankan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOs) dipergunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran daring. Supaya pembelajaran lebih efektif.
“Kalau dipaksa begini kan buru-buru semua. Mendingan kita perbaiki di sistem daring kita, dengan dana BOS. Bagaimana jaringannya dan lain sebagainya, kita tambahkan anggaran situ kan lebih efektif sebenarnya daripada kita bagi lagi untuk PTM dengan kondisi seperti ini sambil juga lihat perkembangan Covid ini,” pesan Sofyan.(Wic)
