JAKARTA – Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Selasa (08/02/22).
Rapat kerja tersebut, dihadiri Pimpinan Komite III DPD RI, Anggota DPD RI, Menteri Kemendikbudristek, Sekjen Kemendikbudristek, Dirjen Dikti beserta jajaran, Akademisi dan Pihak-pihak terkait lainnya.
Kegiatan rapat kerja dilaksanakan secara luring maupun daring melalui aplikasi zoom. Agenda rapat kerja kali ini, membahas mengenai kebijakan pembelajaran Tahun Akademik 2021/2022, pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun, penyusunan pertimbangan DPD RI atas RUU tentang Pendidikan Kedokteran, evaluasi program kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022.
Rapat kerja dibuka secara langsung oleh Pimpinan Komite III DPD RI Sylviana Murni melalui aplikasi zoom.
Melalui kesempatan ini, Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Kemendikbudristek menyampaikan proyeksi kebijakan pembelajaran di masa pandemi.
“Mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2 dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat,†tegas Nadiem.
Lebih lanjut Nadiem menyampaikan anggaran pendidikan tahun 2022, sebesar 20% dari APBN yaitu sebesar Rp 542,83 T.
“Tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp 542,83 T untuk pendidikan yang terdiri dari transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 290,54 T, Kemendikbudristek sebesar Rp 72,99T, Kemenag sebesar Rp 55,58 T, K/L Lainnya sebesar Rp 23,92 T, anggaran Pendidikan BA BUN sebesar Rp 30,02 T dan pengeluaraan pembiayaan sebesar Rp 69,47 T,†ujar Nadiem dalam paparannya.
Melalui kesempatan yang sama, sebagai penyambung aspirasi masyarakat, Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara), Hasan Basri menyampaikan 4 point penting aspirasi masyarakat.
“Melalui rapat kerja ini kami ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Pertama, Universitas di Kaltara sampai saat ini belum mempunyai Fakultas Kedokteran, mohon dukungan dan support dari pak Menteri untuk menindaklanjuti hal ini,†ujar Hasan Basri.
“Kedua, ada beberapa sekolah yang terdampak akibat banjir yang terjadi di Kaltara yang mengakibatkan beberapa fasilitas sarana prasarana sekolah rusak, salah satunya adalah buku. Ketiga, anggaran penelitian vaksin merah putih dibutuhkan kurang lebih 1,2 T, tetapi anggaran untuk penelitian vaksin tersebut hanya terealisasi sebesar 1 M. Hal ini berakibat pada swasembada vaksin yang belum dapat dilakukan secara serentak,” tambah Alumni Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan.
“Yang terakhir, keempat terkait dengan beasiswa, karena adanya program dari Pak Menteri terkait dengan beasiswa, sesuai dengan aspirasi masyarakat, kami memberikan usulan untuk daerah 3T agar mendapatkan bantuan beasiswa,†ujar Senator Muda dalam penyampaian aspirasinya.
Menanggapi hal tersebut Nizam selaku Dirjen Dikti menyampaikan untuk pendidikan kedokteran sedang disiapkan oleh Kemenristekdikbud.
“Saat ini terdapat 3 daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan. Alhamdulillah pembentukan pendidikan kedokteran dan rumah sakit pendidikan kedokteran di Kaltara sedang kami siapkan,†ujar Nizam.
Lebih lanjut, menurut Nizam mengenai pelatihan pendidikan dapat dilakukan dengan 2 skema yaitu skema pendanaan pendampingan dan kerjasama. Sedangkan program beasiswa dapat dilihat melalui situs Kemenristekdikbud.
Di akhir penyampaian aspirasi, Hasan Basri menyampaikan, dengan adanya usulan dan rekomendasi ini, perlu mendapat perhatian serta tindak lanjut agar dapat segera terealisasi di Kaltara.
Tak hanya itu, Hasan Basri juga memberikan apresiasi kepada Nadiem Anwar Makarim yang telah memberikan dukungan kepada negara untuk berbuat yang terbaik kepada negeri ini.(**)
