TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk mengembangkan pendidikan vokasi di Kaltara. Hal ini untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dalam menghadapi mega proyek PLTA dan KIPI di Kaltara.
Dorongan tersebut, disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang pendidikan vokasi DPRD Provinsi Kaltara Siti Laela saat melakukan rapat bersama perangkat daerah terkait di Swissbel Hotel Kota Tarakan, Kamis (10/2/22).
Hadiri dalam pertemuan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara, Bapeda Provinsi Kaltara, dan Inspektorat Provinsi Kaltara.
Dalam rapat yang membahas temuan BPK RI tentang pendidikan vokasi di Kaltara, Siti Laela mendorong dibentuknya peta jalan atau Roadmap pendidikan vokasi di Kaltara. Sehingga bisa tersistem dalam memajukan Pendidikan Vokasi.
“Ini yang perlu menjadi atensi pemerintah saat ini khususnya di Kaltara. Jangan sampai ada mega proyek di Kaltara, karyawannya diisi orang dari daerah lain. Ini akan menjadi delematis buat DPRD dan pemerintah Provinsi Kaltara,” kata Siti Laela saat diwawancarai Fokusborneo.com.
Pendidikan vokasi, dikatakan Siti Laela sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja berkompeten. Sebab masuk mega proyek PLTA dan KIPI di Kaltara, dipastiman membutuhkan ribuan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.
“Untuk PLTA saja membutuhkan 5 ribuan orang belum lagi KIPI itu kan juga membutuhkan yang sangat-sangat banyak sekali. Kita harapkan ini diisi oleh orang daerah sendiri atau penduduk lokal, kecuali tenaga-tenaga profesional,” tegas Politisi Partai Golkar.
Sehingga masuknya proyek mega besar, diharapkan Siti Laela berdampak di Kaltara. Minimal dampaknya dirasakan masyarakat Kaltara dengan direkrut menjadi tenaga kerja.
“Jangan hanya kita jadi penonton karena kalah kompetensi. Makanya perlu disiapkan dari sekarang tenaga kerja kita yang memiliki kompetensi dengan menyediakan pendidikan vokasi,” jelas Anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Dapil Tarakan.
Melalui pendidikan vokasi di SMK, dikatakan Siti Laela anak didik di Kaltara lulus bisa memiliki kompetensi dan siap kerja. Sebab perusahaan dipastikan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.
“Seperti otomotinya, tata boganya, kelistrikannya itu semua pasti dibutuhkan oleh perusahaan. Makanya kita dorong diperbanyak dibentuk sekolah SMK di Kaltara,” beber mantan Anggota DPRD Kota Tarakan 2 periode.
Jumlah SMK di Kaltara, dijelaskan Siti Laela masih kalah jauh dengan daerah lainnya. Saat ini jumlah SMK di Kaltara masih puluhan dan unggulannya baru ada 7 sekolah kalah jauh dengan Jawa Tengah yang memiliki 1.900 SMK.
“Makanya ini lah yang harus diperkuat. Kebetulan ada LHP BPK yang mendorong ke arah sana. Itu lah kami dari Panja memfollow up itu, sebagai fungsi kita di dewan tentunya juga akan bersinergi dan mendorong itu,” tambah perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tarakan.
Sekretaris Panja LHP BPK RI tentang Pendidikan Vokasi DPRD Provinsi Kaltara Ahmad Usman menambahkan dalam pertemuan ini, diharapkan bisa merumuskan langkah kedepan pengembangan pendidikan vokasi di Kaltara.
“Ini yang kita harapkan. Kalau kita lihat semangat pemeriksaan normatif saja hanya untuk melihat kinerja. Kita ingin menyelaraskan langkah dalam pengembangan pendidikan vokasi, siapa yang melakukan apa dan siapa yang melakukan apa ini yang perlu disamakan,” terang Ahmad Usman.
Sementara itu, Pakar Pendidikan DR. Ana Sriekaningsih mengatakan perbaikan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, harus dilandasi dengan roadmap bidang tersebut. Roadmap ini, sebagai peta penentu atau penunjuk kebijakan dalam mencapai hasil yang diinginkan.
“Jadi nanti secara rinci menggambarkan akan yang harus dilakukan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mencapai tujuan perbaikan kualitas tenaga kerja,” tutup Ana.(Adv/Mt)
