TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Hatta, memberikan peringatan keras kepada pihak penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak mengurangi kualitas nutrisi demi mengejar keuntungan.
Hal tersebut ditegaskan Hatta saat mengikuti Inspeksi Mendadak (Sidak) Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara di SMK Negeri 4 Kota Tarakan, Senin (2/3/26).
Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti pentingnya integritas dalam penyajian makanan untuk siswa.
”Saya meminta agar tidak mengurangi harga dan jangan ada permainan gizi. Dalam menyajikan menu, baik itu soal kualitas maupun harga, harus sangat hati-hati,” tegas Hatta.
Selain masalah anggaran, Hatta secara spesifik menyoroti pemilihan bahan baku makanan yang rentan basi, salah satunya adalah penggunaan santan dalam menu bubur atau masakan lainnya.
Menurutnya, kualitas santan sangat bergantung pada kondisi kelapa yang digunakan. Jika tidak cermat memilih, makanan akan sangat cepat basi dan berisiko bagi kesehatan siswa.
”Santan ini agak rawan, tergantung kualitas kelapanya. Kalau kelapanya sudah tidak bagus, pasti cepat basi. Apalagi di Tarakan ini, terkadang kelapa yang berkualitas sulit didapat atau harganya mahal,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Politisi PPP memberikan masukan agar pihak penyedia mempertimbangkan penggunaan susu sebagai pengganti santan dalam menu tertentu.
Ia menilai susu lebih stabil dan risiko kerusakannya lebih rendah dibandingkan santan segar.
”Mungkin bisa dicampur langsung dengan susu sebagai pengganti santan agar tidak cepat basi. Memang ada diskusi soal teknis kesehatan seperti pengaruh ke ginjal dan lainnya, tapi itu nanti teknisnya diatur oleh yang lebih paham gizi. Intinya, kita cari yang paling aman dan praktis untuk anak-anak kita,” tambahnya.
Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, didampingi anggota lainnya yakni Supa’ad Hadianto, Dino Andrian, Ruman Tumbo, Listiani, dan Siti Laela.
Hadir pula Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara wilayah Tarakan, Mustari.
Komisi IV menegaskan pengawasan terhadap program MBG ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka akan terus memastikan anggaran negara yang dikucurkan benar-benar sampai ke piring siswa dalam bentuk makanan yang layak dan bergizi tinggi.(*/mt)
Discussion about this post