TARAKAN – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpilih Kota Tarakan Achmad Usman, berpotensi maju di pemilih kepala daerah (Pilkada) Kota Tarakan 2024 mendatang. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau biasa disebut Gus AMI ini, menyiapkan kadernya untuk ikut di Pilkada Kota Tarakan.
Sebagai partai pemenang pemilu 2019 di Kota Tarakan, PKB menginginkan kadernya ikut bertarung pada kontestasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan. Bahkan dorongan tersebut kembali muncul, pada gelaran musyawarah cabang (Muscab) PKB serentak se-Kalimantan Utara yang berlangsung di Kota Tarakan, Sabtu (13/3/21).
“Terkait dorongan tersebut tentu kita harus realistis melihat faktor-faktor pendukung lainnya, karena pemilu saat ini tidak hanya soal elektoral tapi ada beberapa hal penting yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan,” kata Achmad Usman kepada Fokusborneo.com, Senin (15/3/21).
Menurutnya, di Kota Tarakan kader potensial PKB bukan hanya dirinya, tetapi masih ada 4 orang anggota DPRD Kota Tarakan
“Tidak harus saya juga masih ada kader-kader potensial yang juga memungkinkan untuk kita dorong. Ada 4 anggota DPRD Kota Tarakan yang berasal dari PKB juga memiliki potensial,” ujar pria juga menjabat Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltara.
Dorongan tersebut, dijelaskan Achmad Usman merupakan hal yang wajar disetiap perhelatan musyawarah wilayah (Muswil) maupun muscab. Setiap partai pasti memiliki keinginan untuk mengusung kadernya maju di pilkada.
“Kita jalankan tugas yang ada sementara sebagai anggota DPRD Provinsi. Tentu itu dinamis kedepannya dan jika memang perintah partai, sebagai pamong partai kita harus siap dengan pertimbangan beberapa hal bahwa politik belakangan ini sudah berbeda semuanya harus siap,” beber mantan anggota DPRD Kota Tarakan periode 2014-2019.
Untuk maju di kontenstasi pilkada, disampaikan Usman harus siap semuanya. Sebab dari hasil survai di Kaltara, masih emosional pragmatis.
“Tentu emosional bisa kita persiapan dan kemas dengan baik. Tapi hal-hal yang lain juga menjadi pertimbangan kita, karena biaya politik terakhir ini tinggi itu harus kita pertimbangkan,” jelas anggota DPRD Provinsi Kaltara dari dapil Kota Tarakan.(Wic)
