JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat kubu AHY menggelar konferensi pers di kantor DPP Demokrat DPP Partai Demokrat Selasa (30/3/2021). Konferensi pers dihadiri langsung Ketum Demokrat AHY dan seluruh pengurus serta kader.
Dalam kesempatan ini, AHY menyampaikan responya terhadap pernyataan KSP Moeldoko yaitu untuk kembali menguak kebenaran, sekaligus melawan kebohongan dan tuduhan KSP Moeldoko.
“Saudara-saudara sekalian, Akhir-akhir ini, empati dan dukungan terus mengalir kepada Partai Demokrat dari semua elemen masyarakat, bahkan Partai Politik yang mengeluarkan pernyataan positif terjdap situasi yang dihadapi partai Demokrat dan nasib demokrasi kedepan. Untuk segala perhatian, doa dan dukungan kepada partai Demokrat kami mengucapkan terimasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya,†ucap AHY.
Dalam kesempatan ini, AHY melaporkan perkembangan situasi di tubuh Partai Demokrat kepada seluruh kader, simpatisan, dan juga masyarakat Indonesia, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami kepada publik; karena pada dasarnya, Partai Demokrat adalah partai yang terbuka.
“Tidak ada yang kami sembunyikan. Apalagi berdalih ngopi-ngopi, tapi lantas merampas, merampok dan membegal partai yang sah diakui oleh pemerintah. Kami melaporkan, Alhamdulillah Partai Demokrat solid dibawah kepemimpinan AHY,†tegasnya.
AHY mengatakan, pasca laporan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu, segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga tingkat Ranting, serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat di seluruh tanah air.
“Karena bagi kami, perjuangan ini suci, demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan demokrasi di negeri ini. Begitu juga seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota,†ucapnya lebih lanjut.
Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY telah memberhentikan Jhoni Allen Marbun sebagai anggota DPR-RI dan saat ini dalam proses PAW (pergantian antar waktu). Lebih lanjut, AHY bersama pengurus terus melakukan komunikasi dengan jajaran Menkopolhukam, Kemenkumham, KPU dan lainya untuk mencegah terjadinya salah persepsi antara jajaran pemerintah dengan partai Demokrat.
“Alhamdulillah komunikasi tersebut berjalan dengan baik sampai saat ini, tanpa salaing intervensi dalam bentuk apapun, dengan sikap saling menghormati. Sikap ini penting sebagai manifestasi dari tegaknya supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi,†ungkapmnya.
Saat ini, Partai Demokrat tengah menunggu sikap dan putusan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk merespons apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional itu. Partai Demokrat menaruh harapan, dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum, untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.
“Saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, merespons manuver politik yang dilakukan oleh kubu KSP Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang, dan pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, saya perlu memberikan penjelasan,†katanya.
Pertama, ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hokum.
Lalu yang kedua, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. “Kami semua bertanya? Pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini. Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara ini, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat,†katanya.
Merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya, AHY menyampaikan pernyataan sebagai berikut, Pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD.
Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel, dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.
“Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata,†sambungnya.
Kedua, terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. AHY tegaskan, bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final dan harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme, justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat.
Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu, yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa.
“Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat. Pada saatnya, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan yang keji,†tuturnya.
Karena penyataan tersebut melukai seluruh kader dan simpatisan partai, maka AHY juga mempertanyakan pertanyaan tersebut, “Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Saya ulangi, Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah, yang tidak bertanggungjawab? Tolong dijawab. Saudara-saudara sekalian,†ucapnya.
Setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi, dan bohong lagi, bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi.
Kebohongan kubu KSP Moeldoko sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan sejak awal, seluruh kader Demokrat yakin bahwa KSP Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab.
Konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD/ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh Pemerintah, menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB, harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 Ketua DPD dan 1/2 dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah.
“Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum?,†tanya AHY.
AHY mengatakan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Moeldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi.
“Selama motif dan sikap ini terus mereka pertahankan, maka selama itu pula kami akan bersatu padu melawannya. Akhirnya, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya, Partai Demokrat ingin bisa kembali fokus pada soal-soal kebangsaan lainnya, terutama yang menyangkut masalah kesehatan dan ekonomi rakyat,†katanya.
Tapi, menyelamatkan demokrasi dan mendapatkan keadilan yang sejati, adalah sesuatu yang juga sangat serius, dan fundamental. “Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, izinkan kami menyelesaikan prahara ini sampai dengan tuntas. Itu semua membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan proses yang tidak sederhana. Namun, tidak ada maksud kami untuk memperpanjang atau memperkeruh situasi yang ada,†pungkasnya. (*)
