TARAKAN – Serap aspirasi serta bersilaturahmi dengan masyarakat, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Supa’ad Hadianto kembali melakukan reses di Kota Tarakan. Reses yang berlangsung dari tanggal 30 Oktober sampai 6 November 2021, dilaksanakan di 5 titik di Kota Tarakan.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto mengatakan reses masa sidang ke 3 tahun 2021, merupakan reses terakhir bagi 35 anggota DPRD Provinsi Kaltara di masing-masing daerah pemilihan. Ada beberapa usulan yang disampaikan masyarakat disetiap reses diantaranya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Soal pendidikan ini berhubungan dengan beasiswa, kemudian kekurangannya ruang belajar khususnya ditingkat SMA, karena kewenangan pemerintah Provinsi. Soalnya sekarang pakai sistem zonasi itu, masyarakat berharap kedepan penerimaan siswa baru paling tidak sudah bisa terurai masalah tersebut,” kata Supa’ad Hadianto diwawancarai usai menggelar reses, Sabtu (6/11/21).
Untuk tahun 2022 dan 2023, dijelaskan politisi Partai Nasdem pemerintah Provinsi Kaltara bakal melaksanakan pembangunan gedung SMA dan SMK baru di Kota Tarakan.
“Pembangunan-pembangunan ini kita diharapkan mengurai permasalahan dibidang pendidikan, terutama terkait kekurangan ruang belajar ditingkatkan SMA maupun sederajat,” ujarnya.
Terkait infrastruktur, anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Tarakan menyampaikan usulan masyarakat yang diajukan tentang jalan lingkungan. Menurutnya jalan lingkungan sangat diharapkan masyarakat baik itu jalan, drainase maupun yang lainnya.
“Karena di Tarakan ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan ada yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Tarakan. Kewenangan Provinsi, tentu bisa langsung dianggarkan di APBD tetapi kalau kewenangan Kota itu harus ada hibah dalam bentuk fisik atau bantuan keuangan (Bankeu) untuk membangun sarana itu,” tuturnya.
Sedangkan dibidang kesehatan, dijelaskan pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara usulan masyarakat masih terkait BPJS. BPJS ini, pemerintah Provinsi Kaltara sudah menganggarkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Mekanisme dan prosesnya nanti akan ditindaklanjutin oleh OPD teknis dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan BPJS Kaltara,” jelasnya.
Selain menyerap aspirasi, pria yang tercatat sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Kaltara menjelaskan bahwa reses kali ini, juga mensosialisasikan program kerja pemerintah Provinsi Kaltara yang tertuang di dalam RPJMD serta rencana strategis daerah selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Zainal Paliwang-Yansen TP.
“Supaya masyarakat mengetahui visi misi dan rencana kerja beliau selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. Setelah masyarakat tahu, itulah yang akan menjadi titik utama pengajuan usulan supaya bisa dijalankan pemerintah Provinsi Kaltara yang di dalamnya ada DPRD nya,” ungkapnyam.
Sesuai dengan undang-undang, dikatakan Supa’ad rencana kerja pemerintah daerah salah satunya berasal dari reses anggota DPRD. Makanya reses sangat penting untuk menyerahkan aspirasi masyarakat, karena dibiayai dari APBD Provinsi Kaltara.
“Makanya setiap ada reses supaya masyarakat bisa hadir dan menyampaikan unek-uneknya, kejadian dilingkungannya, minimal kejadian di RT nya, Kelurahan, Kecamatan dan secara langsung seluruh Kota Tarakan itu kita harapkan,” bebernya.
Dikatakan Supa’ad, ada beberapa program unggulan pemerintah Provinsi Kaltara diantaranya bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Supaya masyarakat mengetahui program pemerintah Provinsi Kaltara 5 tahun kedepan.
“Jadi masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltara. Makanya masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan reses anggota DPRD untuk menyampaikan usulannya,” imbaunya.(Mt)
