SULAWESI BARAT – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin kembali menggelar agenda kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat daerah, Jumat (11/02/22).
Kunker yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, juga dihadiri Pimpinan PURT DPD RI Hasan Basri, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Sulawesi Barat, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan pihak-pihak terkait lainnya. Pertemuan ini, dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Sebelum memulai pertemuan, Wakil Ketua DPD RI beserta jajaran melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Udara Tampa Padang, Pelabuhan, dan Jalan Ruas Nasional, serta program PEN Nasional.
DPD sebagai lembaga perwakilan daerah tidak terlepas dari fungsi representasi masyarakat daerah. Dalam melaksanakan fungsi dan kerangka representasi setidaknya membutuhkan dua komponen yaitu aspirasi dan peran serta masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan adanya kunker kali ini.
Kunker dibuka Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dengan agenda pembahasan mengenai peluang, tantangan dan hambatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya Mahyudin menyampaikan pembangunan di bidang ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu Negara. Menurutnya pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat, tetapi juga menjadi agenda setiap daerah.
“Pembangunan ekonomi di daerah tidak terlepas dari permasalahan pertumbuhan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah atau daerah yang satu dengan yang lain,†ujar Mahyudin dalam sambutannya
“Dengan adanya DPD RI sebagai representasi rakyat daerah, memiliki peranan penting untuk memberikan dukungan terhadap upaya-upaya daerah dalam memajukan daerahnya yang pada gilirannya akan mengikis kesenjangan/ disparitas pembangunan antar daerah dalam kerangka NKRI,†lanjut Mahyudin.
Terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara Baru Nusantara, salah satu perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat meminta dukungan kepada Pemerintah untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur di Sulawesi Barat sebagai penyangga IKN.
Menanggapi hasil usulan tersebut, Anggota Komite III DPD RI, Hasan Basri menilai daerah penyangga tidak boleh hanya menjadi penggembira dalam gegap gempita pemindahan IKN, perlu adanya dorongan dan dukungan dari pemerintah.
“Insyallah melalui hasil pertemuan ini, aspirasi yang disampaikan kepada kami (DPD RI) akan kami tindaklanjuti kepada kementerian terkait,†ujar HB.
Lebih lanjut dikesempatan yang sama Pimpinan PURT DPD RI, Hasan Basri menilai jika daya beli masyarakat saat ini mulai tumbuh. Perbaikan ekonomi nasional terlihat dari peningkatan penerimaan negara. Menurutnya penerimaan pajak saat ini meningkat signifikan sebesar 19 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
“Dengan adanya kenaikan penerimaan negara. kita juga masih harus tetap waspada terhadap berbagai tantangan ke depan. Saat ini kita tidak hanya menghadapi risiko penyebaran kasus varian baru. Saat ini, kita juga menghadapi risiko dinamika ekonomi global.†ujar Hasan Basri.
Senator muda asal Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan selalu ada peluang untuk dimanfaatkan menjadi solusi. Ia mengajak semua pihak untuk optimistis, tetap bekerja keras, serta hati-hati dalam melangkah.
“Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi, insyaallah kami yakin ada jendela peluang (window of opportunity) yang bisa kita manfaatkan untuk melahirkan sebuah solusi. Tepatnya solusi dalam bentuk transformasi strategis ekonomi Indonesia,†kata Hasan Basri.
Di Penghujung acara Anggota DPD RI asal Kaltara, Hasan Basri mengajak masyarakat turut bergotong-royong menjadikan tahun 2022 sebagai tahun pemulihan Indonesia dan peningkatan ekonomi.(**)
