Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Pendidikan · 29 Apr 2022 03:23 WITA ·

Mantan Ketua GMKI Tolak Partai Mahasiswa Masuk Kaltara


Kristianto Triwibowo, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tarakan masa bakti 2018-2020 Perbesar

Kristianto Triwibowo, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tarakan masa bakti 2018-2020

TARAKAN – Berbagai pihak termasuk mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tarakan, menyatakan sikapnya untuk menolak terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia (PMI). Berdirinya parpol ini dinilai melenceng, lantaran merusak tatanan gerakan mahasiswa dengan campur tangan politik praktis.

Meski parpol yang mencatut mahasiswa itu telah terdaftar di Kemenkumham, namun Ketua GMKI Tarakan masa bakti 2018-2020, Kristianto Triwibowo menolak tegas terbentuknya partai itu di Kalimantan Utara.

Menurut Kristianto, hadirnya parpol yang mencatut identitas mahasiswa itu sangat berseberangan dengan gerakan mahasiswa, pasalnya kata dia gerakan mahasiswa dan partai politik itu sangat berbeda landasan serta kepentingan.

“Hadirnya partai mahasiswa itu mensinyalir kuat, ingin mengkoptasi gerakan mahasiswa hingga kehilangan independensi, berpolitik praktis dan bergerak untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Kristianto yang juga Wakil Ketua DPD KNPI Tarakan itu, Kamis (28/4/2022).

“Masa iya mahasiswa berpartai, tentu akan pudar semangat akademis, pengabdian dan kontrol sosialnya. Mohon kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meninjau kembali partai itu. Saya berharap semua pihak tidak menghendaki hadirnya partai mahasiswa di Kaltara, kita jaga stabilitas sosial politik di Kaltara” lanjut Kristianto.

Diterangkan pria mantan Sekretaris Umum BEM Universitas Borneo Tarakan (UBT) periode 2016-2027 itu, alasannya tidak menghendaki munculnya partai tersebut di Kaltara karena ia yakin gerakan mahasiswa di Kaltara menjunjung tinggi peran dan fungsi mahasiswa serta Tri Darma Perguruan Tinggi.

Kemudian, Kristianto pun memandang tidaklah tepat jika mahasiswa mendirikan sebuah partai politik. Meski demikian dalam perundang-undangan tidak menuai larangan, tetapi di statuta universitas ada larangan bagi mahasiswa jika berpolitik praktis.

Munculnya parpol itu kata Kris berpotensi juga untuk mengklaim sepihak gerakan mahasiswa dan memecahkan keutuhan mahasiswa.

“Intinya, berpartai adalah medan politik praktis. Saya dan kita semua tentu ketika masih berkuliah memahami bahwa sejak mahasiswa ataupun di organisasi mahasiswa kita ditempa untuk pengembangan diri dan memperjuangkan kepentingan umum,” ucapnya.

Kristianto yang lahir dan besar di Kaltara ini, menyinggung bahwa regenerasi mahasiswa akan terus berlanjut. Usai berproses di ranah mahasiswa, menurutnya langkah yang tepat geluti bidang apapun termasuk politik

Lebih rinci, pemuda yang juga diamanahkan sebagai Ketua Bidang di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tarakan itu, optimis mahasiswa di Kaltara mampu mengawal berbagai persoalan bangsa dan negara melalui jalur akademik, perdebatan ilmiah, gerakan mahasiswa dan konstitusional.

“Bukan malah memilih meja partai politik mahasiswa untuk bergerak dan berjuang. Mohon izin senior, rekan-rekan mahasiswa agar kita tetap solid mengawal ini. Saya mohon Kesbangpol Pemprov Kaltara dan Kesbangpol kabupaten/kota untuk mempertimbangkan dahulu ketika parpol mahasiswa itu mendaftar,” tutup pemuda Kristen yang dipercayakan sebagai Wakil Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Muda Tarakan itu.

Sekadar informasi, Partai Mahasiswa Indonesia merupakan salah satu dari 75 partai politik yang resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Partai tersebut tercantum di daftar nomor 69 dalam surat Penyampaian Data Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum berkop Kemenkumham, Nomor M.HH-AH.11.04-19, tertanggal 17 Februari 2022.(*/Iik)

Artikel ini telah dibaca 39 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kibarkan Bendera LGBT, Hasan Basri Minta Pemerintah Indonesia Tegur Kedubes Inggris

24 Mei 2022 - 12:41 WITA

40 Lulusan Terbaik SMA Muhi Ikuti Wisuda Tahfidz Akbar

23 Mei 2022 - 18:13 WITA

Jadi Perhatian DPRD Kaltara, Jalan Longsor Gunung Selatan Minta Segera Ditangani

23 Mei 2022 - 10:29 WITA

Terima SK dari DPP, Partai Demokrat Kaltara Siap Menang Lagi

21 Mei 2022 - 10:34 WITA

Reses, Warga Karang Harapan Curhat Soal Jalan ke Jufri Budiman

21 Mei 2022 - 10:20 WITA

Hari Kebangkitan Nasional, Sicita PDI Perjuangan Pecah Rekor Muri

20 Mei 2022 - 14:47 WITA

Trending di Politik
error: Alert: Content is protected !!