Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Daerah · 3 Jun 2022 21:13 WITA ·

Miris! Tasa Gung Minta Pemkab Perhatikan Masyarakat Kampung Karang Tigau


Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung saat silaturahmi di Kampung Karang Tigau, Jum'at (03/6) Perbesar

Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung saat silaturahmi di Kampung Karang Tigau, Jum'at (03/6)

BULUNGAN – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bulungan, Tasa Gung melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat di kampung Karang Tigau, Kabupaten Bulungan, Jumat (3/6/2022).

Usai melihat langsung kondisi kampung dan banyaknya keluhan masyarakat, politisi Partai Hanura tersebut merasa miris melihat kondisi masyarakat Karang Tigau.

Karang Tigau yang wilayahnya berada di perbatasan antara Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara dengan Kabupaten Berau Provinsi Kaltim tersebut sampai saat ini belum ada kepastian hukum soal status wilayah.

“Kalau kita lihat Karang Tigau ini masih satu desa dengan Mangkupadi, dan masyarakat disana ber- KTP Kabupaten Bulungan seharusnya ini bisa difasilitasi,” ungkapnya kepada fokusborneo.com

Tasa Gung merasa terpanggil dengan keadaan masyarakat Karang Tigau yang memiliki kepastian hukum. Saat ini masyarakat hanya berpatokan pada jembatan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten atau Provinsi sebagai batas wilayah antara Bulungan dan Berau.

width"450"
width"425"

“Masyarakat disana kawatir, mereka mengeluhkan terkait lahan perkebunan mereka yang mulai tergeser oleh Kabupaten tetangga, bahkan persoalan dengan HGU perusahaan,” ucapnya.

Sementara itu, Tasa menegaskan bahwa dari sejak beberapa puluh tahun yang lalu masyarakat sudah berada disana, sebelum perusahaan masuk.

Lebih lanjut, Ia mengatakan masyarakat juga mengeluhkan terkait legalitas lahan mereka dan jaringan telekomunikasi yang masih sulit.

“Harapan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bulungan untuk pemerintah Daerah Bulungan tolonglah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat kita yang ada disana, mereka ber KTP kabupaten Bulungan. Kalau kita tidak memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan mereka di wilayah sana otomatis mereka posisinya sekarang ini kaya telur di ujung tanduk gitu, sekarang mau digulirkan kemana mau menetas kemana dia,” tegas Tasa Gung. (her/Iik)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 183 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Anggota Kompi Air Denjasaang VI-44-13 Bekangdam VI/Mlw Berhasil Evakuasi Korban Kapal Klotok Yang Karam

15 Agustus 2022 - 22:50 WITA

Gubernur Kukuhkan 40 Anggota Pasukan Pengibar Bendera

15 Agustus 2022 - 22:42 WITA

Progress KIHI Signifikan, Menko Marves Bakal Kembali Kunjungi Kaltara

15 Agustus 2022 - 21:13 WITA

Jadi Lokasi Tanam Mangrove, Wabup Hendrik: Semoga Ekosistem di Tana Tidung Tetap Terjaga

15 Agustus 2022 - 18:12 WITA

Tahun ini UBT Terima 2.137 Mahasiswa Baru

15 Agustus 2022 - 15:08 WITA

Wabub Hendrik Serahkan Bendera Merah Putih di HUT Pramuka Ke-61

15 Agustus 2022 - 14:55 WITA

Trending di Advetorial
error: Alert: Content is protected !!