Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Politik · 8 Jun 2022 08:07 WITA ·

Tambang Emas Sekatak Sering Timbulkan Persoalan Hukum, DPRD Beharap Ada Izin Pertambangan Rakyat


Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Jufri Budiman. Foto : Humas Setwan Perbesar

Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Jufri Budiman. Foto : Humas Setwan

TANJUNG SELOR – Kegiatan penambangan emas di Sekatak Bulungan, diketahui sudah berlangsung bertahun-tahun, dan sempat menimbulkan berbagai persoalan hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan dilokasi itu.

Mulai dari oknum penambang kecil yang menggunakan alat manual, hingga oknum yang menggunakan alat berat untuk melakukan penggalian.

Seiring dengan beberapa kejadian, baik secara perorangan maupun kelompok warga terus menyuarakan agar kegiatan penggalian dilegalkan, dengan berpayung diperijinan tambang rakyat. Hanya saja keinginan itu tetap lah keinginan tanpa ada tindak lanjut regulasi nya dari pemerintah.

Padahal bila kita melihat perkembangan Sekatak sejak adanya tambang emas, dari segi ekonomi cukup lumayan maju pesat. Lantaran banyak orang yang berbondong-bondong membuka usaha jasa disana. Mulai dari jasa warung makan, dealer kendaraan, hingga agen BRILINK banyak tersebar di sepanjang jalan raya nya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, mengatakan, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat dan masih dalam koridor aturan yang berlaku pihak DPRD tetap mendukung keinginan agar ada sejenis payung hukum untuk para pekerja tambang.

width"450"
width"425"

“Atau sepanjang sengketa lahan yang ada didalam lokasi penambangan emas sudah diselesaikan, secara kelembagaan maupun pribadi mendukung saja keinginan masyarakat agar izin lokasi tambang rakyat diterbitkan oleh pemerintah,” sambung Jufri Budiman ketika diwawancarai media, Senin (6/5/22).

Terkait status lahan itu, menurutnya masih belum jelas. Sementara dilokasi beberapa waktu lalu ada saja oknum yang masih menggarap.

Minimal lanjutnya, agar tak lagi menimbulkan polemik dikemudian hari, diharapkan ada regulasi yang memihak kepada masyarakat yang ingin berusaha dilokasi itu, jadi tak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dianggap liar.

“Tentu saja semuanya harus sesuai dengan perundang-undangan Minerba yang berlaku,” pungkas Jufri.(JK/Mt/Ad)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 175 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Tanggul Tulak Milik KPUC Jebol, Ketua DPRD Kaltara Minta Pemerintah Jangan Anggap Remeh

14 Agustus 2022 - 22:57 WITA

Silaturahmi ke Desa Kelapis Malinau, Ini Usulan Petani ke Fenry Alpius

14 Agustus 2022 - 22:36 WITA

PKB – Gerindra Resmi Berkoalisi, Achmad Usman Harap Koalisi ini Semakin Solid

13 Agustus 2022 - 23:01 WITA

Ditemukan Dugaan Kasus Stunting di Desa Apung Bulungan, DPRD Minta Pemda Hadir

13 Agustus 2022 - 21:45 WITA

Anggota DPRD Kaltara Hermanus Gelar Wasbang di SMPN 1 Lumbis, Ini Pesannya

12 Agustus 2022 - 19:38 WITA

Komisi III DPRD KTT Harap Pemda Ambil Langkah Cepat Cari Pengganti Kantor KPU

12 Agustus 2022 - 13:03 WITA

Trending di Daerah
error: Alert: Content is protected !!