Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Pendidikan · 16 Jun 2022 14:19 WITA ·

Masyarakat Cemas Soal PPDB, DPRD Kaltara Berharap Persoalan Tahun Lalu Tidak Terulang


Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah. Foto : Ist. Perbesar

Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah. Foto : Ist.

TARAKAN – Setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sering menimbulkan kecemasan di masyarakat karena takut anaknya tidak diterima masuk sekolah negeri.

Kecemasan ini, disampaikan masyarakat Kota Tarakan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Syamsuddin Arfah saat reses beberapa waktu lalu.

“Ada masukan dari mereka baik terkait PPDB. Mereka sampaikan bagaimana anak-anak mereka itu bisa masuk terakomodir untuk masuk di sekolah-sekolah tertentu,” kata Syamsuddin Arfah kepada Fokusborneo.com.

Keluhan masyarakat soal PPDB, dijelaskan Syamsuddin Arfah ada keterkaitannya ke zonasi. Menurutnya, zonasi ini yang harua disempurnakan.

“Kita kan sudah komunikasikan ke Disdik (Dinas Pendidikan), jangan sampai yang tahun lalu itu terulang lagi. Kalau itu terjadi berarti kita itu gak maju, kita kan sudah mengidentifikasi permasalahan yang lalu, kemudian yang lalu itu jangan sampai jadi masalah lagi sudah harus ada jalan keluarnya,” tegas Politisi PKS.

Persoalan lainkan dikatakan Syamsuddin Arfah, terkait afirmasi. DPRD menginginkan afirmasinya juga ada baik masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya.

“Ini juga kan mendapatkan ruang, sedangkan kita punya kewajiban bahwa mereka itu harus bersekolah. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana mereka masuk. Tetapi di sisi lain kan mereka dalam tanda petik itu, menghindari sekolah-sekolah swasta,” ujar mantan anggota DPRD Kota Tarakan 3 periode.

Kemudian yang lainnya dikatakan Syamsuddin Arfah tentang sekolah negeri yang sifatnya tertentu atau pilihan karena kualitas sekolahnya. Hal ini, juga persoalan setiap tahun perlu diselesaikan bersama.

“Kan warga masih juga membuat level-level. Kalau gak dapat sini, baru mereka masuk disini, itu sekolah negeri. Baru lah nanti beberapa langkah terakhir di sekolah swasta. Ini saya pikir persoalan-persoalan yang setiap tahun terjadi, makanya kualitas sekolah baik negeri maupun swasta perlu ditingkatkan sudah semuanya sama kualitasnya,” tutup Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara.(Mt/Ad)

Artikel ini telah dibaca 78 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

2019 Kena Tsunami Politik, 2024 Herman Hamid Ingin Kembalikan Kejayaan Demokrat di Tarakan

29 Juni 2022 - 06:29 WITA

Teriakan Dukung dr. Khairul 2 Periode Menggema di Pelantikan  Pengurus Partai Demokrat Tarakan

28 Juni 2022 - 23:13 WITA

Kembali Bantuan Peralatan Pertanian, Fenry Alpius Berharap Petani di Malinau Hasil Panennya Melimpah

28 Juni 2022 - 18:17 WITA

Minimalisir Kerusakan Jalan, Ketua DPRD Kaltara Minta Terminal dan Jembatan Timbang Segera Dibangun

28 Juni 2022 - 17:47 WITA

DPD PAN Tarakan Usulkan Tiga Nama Capres di Pemilu 2024

28 Juni 2022 - 08:23 WITA

Buruh Keluhkan Kebebasan Berserikat, DPRD Kaltara Minta 5 Poin Kesepakatan Bersama Supaya Ditindaklanjuti

27 Juni 2022 - 18:13 WITA

Trending di Daerah
error: Alert: Content is protected !!