Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Nasional · 6 Jul 2022 07:29 WITA ·

Hari Ini, PKS akan Daftar Judicial Review Terkait Presidential Threshold 20 Persen ke MK


Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru. Foto : Ist Perbesar

Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru. Foto : Ist

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan secara resmi mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional pada Rabu (6/7/22).

Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru mengatakan Permohonan akan didaftarkan langsung bersama dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi.

“Kami akan secara resmi memasukkan permohonan ke MK itu bersama Presiden dan Sekjen PKS selaku Pemohon I. Sedangkan, Pemohon II Dr. Salim Segaf Al Jufri akan hadir pada sidang perdana,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, (5/7/2022).

Zainudin menguraikan bahwa pendaftaran permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang berkaitan dengan presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional merupakan sebagai bentuk tanggung jawab moral PKS selaku partai peserta pemilu yang berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, agar tidak lagi tercipta polarisasi atau keterbelahan di masyarakat Indonesia, seperti yang terjadi pada dua pemilu terakhir.

“Polarisasi itu timbul karena ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu yang mempersempit adanya calon presiden dan wakil presiden alternatif. Tanggung jawab ini yang harus Kami ambil dengan mekanisme judicial review, apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terakhirnya menyebut bahwa yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini adalah partai politik peserta pemilu sebelumnya,” jelas Zainudin.

width"450"
width"425"

Oleh karena itu, Zainudin mengetuk ke-negarawan-an sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini. “Kami percaya bahwa sembilan hakim di MK ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang memiliki sifat kenegarawanan, sehingga dapat pula mengambil peran untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terbelah saat ini,” ujarnya.

Zainudin mengaku tim kuasa hukum telah mempelajari tidak kurang dari 30 putusan terkait permohonan uji materi tentang presidential threshold pada Pasal 222 UU Pemilu. Namun, ia optimis permohonan kali ini akan dikabulkan oleh MK karena pihaknya mengikuti alur petunjuk-petunjuk yang terdapat di putusan-putusan MK sebelumnya tersebut.

“Meski pasal yang diuji sama, yakni Pasal 222 UU Pemilu, tetapi posita, batu uji, argumentasi, petitum yang Kami ajukan berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Dan Kami ikuti alur petunjuk yang disampaikan oleh MK di dalam putusan sebelumnya,” pungkas Zainudin.(**)

 

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Berkunjung ke Kediaman Dr Salim, UAS: Silaturahim Menambah Keberkahan

19 Agustus 2022 - 22:00 WITA

Ketua DPRD Jamhari Ikuti Jalan Santai Bersama Ribuan Warga KTT

19 Agustus 2022 - 21:48 WITA

Sungai Sesayap Tercemar Limbah, Jamhari Sebut Sangat Berdampak Kepada Warga KTT

19 Agustus 2022 - 17:10 WITA

Presiden Jokowi Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI Tahun 2022

19 Agustus 2022 - 15:33 WITA

DPRD Prihatin Warga Malinau Kesulitan Air Bersih Dampak Sungai Tercemar Limbah Batubara

19 Agustus 2022 - 08:41 WITA

Duplikat Bendera Merah Putih dan Naskah Teks Proklamasi Kembali ke Monas Diiringi Kirab Budaya

18 Agustus 2022 - 07:52 WITA

Trending di Daerah
error: Alert: Content is protected !!