TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Fraksi Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Markus Sakke, meminta eksekutif Pemprov Kaltara bisa mencarikan solusi atas keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023.
Markus Sakke mengungkapkan, banyak menerima keluhan masyarakat terkait hal tersebut. Khususnya di Kota Tarakan yang merupakan daerah pemilihan (dapil) nya.
“Banyak masyarakat yang menelepon saya untuk menanyakan soal PPDB ini. Tidak sedikit juga yang langsung datang ke rumah mengeluhkan anaknya tidak bisa diterima dalam skema zonasi yang diterapkan,†kata Markus Sakke, Senin (11/6/22).
Keluhan yang muncul di Tarakan, dikatakan Markus Sakke berangkat dari daya tampung SMA dan SMK yang timpang dibandingkan jumlah lulusan SMP sederajat. Sehingga banyak calon siswa dan orang tua yang pada akhirnya gigit jari.
“Banyak anak-anak kita yang tidak tertampung akibat daripada tidak termuatnya di Gedung SMA Negeri 1, 2, 3 dan 4 saat ini,†ungkapnya.
Ia telah mengkomunikasikan persoalan tersebut kepada kepala satuan pendidikan terkait. Namun tidak ada solusi karena terbatasnya kewenangan mereka.
“Masalah ini sulit dipecahkan Kepala sekolah, karena tidak punya otoritas mencari solusi,†jelasnya.
Berkenaan dengan itu, ia menyampaikan permohonan langsung kepada Pemprov Kaltara agar memberi perhatian segera terhadap kondisi tersebut.
Hal ini ia sisipkan usai penyampaian pandangan umum Fraksi atas Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 kemarin.
“Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Sekprov yang mewakili Gubernur agar segera dicarikan solusi. Alternatifnya apa bisa ada penambahan rombek atau membangun sekolah baru sebagai solusi,†pungkasnya.(Hms/Adv)
