TARAKAN – Soal anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Utara (Kaltara) ke 1, Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah menyarankan agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) lebih inten berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hal itu, disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara di Kantor DPRD di Tanjung Selor beberapa waktu lalu. Porprov tersebut, rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2022.
“Dan mohon maaf ini yang belum terkomunikasi lebih dalam ke Gubernur, ini lah yang disarankan oleh DPRD melalui Komisi 4. Jadi kita menyarankan untuk mendapatkan restu yang lebih kuat legitimasi yang lebih dalam terkait anggaran,” kata Syamsuddin Arfah.
Dikatakan Syamsuddin Arfah, sebelum melakukan pengecekan venue cabang olahraga bakal dipertandingkan, seharusnya masalah anggaran diselesaikan terlebih dahulu. Baru selanjutnya menghadap ke DPRD untuk menyampaikan apa saja perlu diperjuangkan.
“Ini harus lebih dahulu dilakukan, baru hal-hal yang sifatnya teknis administratif tadi itu seperti verifikasi cabor-cabor, kemudian yang ke 2 fasilitas olahraga venuenya mana yang siap itu menurut saya bisa sambil jalan,” beber politisi PKS.
Dijelaskan Syamsuddin Arfah, setelah itu, baru berbicara kebutuhan anggaran untuk setiap cabornya. Kekurangan anggaran ini, nantinya perlu dibicarakan dengan DPRD.
“Saya berharap Porprov ini bisa berjalan dan DPRD mendukung hal itu, tetapi ini harus tetap bertemu dengan Gubernur untuk dibahas lebih dalam. Termasuk dalam hal ini bertemu dengan TAPD yaitu Sekda Provinsi, karena di atas Koni itu ada Dinas Pemuda dan Olahrag jadi ini terinternalisasi,” pungkas Syamsuddin Arfah.
Ditambahkan Syamsuddin Arfah, dari papar Koni menyampaikan, sudah menyiapkan fasilitas olahraga. Kemungkinan Porprov akan dilaksanakan di 2 tempat yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.
“Mereka sudah lihat olahraga mana saja yang bisa dilakukan di Bulungan dan olahraga mana saja yang bisa dilakukan di Tarakan,” papar Syamsuddin Arfah.
Dijelaskan Syamsuddin Arfah, dalam waktu dekat Koni akan bertemu dengan kepala daerah yang ada di Tarakan dan Bulungan. Pertemuan tersebut, untuk meminta persetujuan terkait lokasi cabang olahraga yang bisa digunakan.
“Jadi mereka masih mau ketemu apa saja yang boleh ini digunakan untuk Porprov, sehingga jawaban dari walikota Tarakan dan Bupati Bulungan bahwa mereka bisa menggunakan cabor yang memang itu milik pemerintah daerah setempat. Tanpa cas atau free cas, jadi mereka bisa mengunakan dapat ijin dari Walikota dan Bupati dan tidak dikenakan biaya apapun,” tutup Syamsuddin Arfah.(Mt/Adv)
Discussion about this post