TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kaltara menggelar Rapat Dengar Pendapat (Rdp) bersama tim TPID. Rdp ini, membahas strategi dan langkah antisipatif Pemprov Kaltara terhadap dampak kenaikan harga BBM.
Rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Provinsi Kaltara, Senin (19/9/22), dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus. Turut hadir Sekretaris Provinsi Kaltara dan Kepala OPD dari tim TPID serta BPS.
Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan rapat ini membahas terkait inflasi yang terjadi di Kaltara khususnya Kota Tanjung Selor yang termasuk dalam tiga besar kota yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia.
“Upaya menjaga stabilitas inflasi daerah yaitu dengan memberikan subsidi ongkos angkut barang. Agar harga terjangkau termasuk di daerah pelosok, subsidi bahan pangan, pelaksanaan pasar murah, dan kemudian subsidi ongkos angkut penumpang,” kata Albert.
Pada kesempatan ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara Denny Hariyanto menyampaikan beberapa poin terkait penyaluran dana bantuan, salah satunya yaitu untuk penyaluran penyediaan bahan pangan berbasis sumber daya pangan lokal, persediaan pangan pupuk, penciptaan lapangan kerja, subsidi sektor transportasi.
Terkait permasalahan ini, BKAD Provinsi Kaltara telah melakukan rapat koordinasi bersama tim TPID terkait penanganan inflasi ini.
Kepala Dinas Perindagkop Provinsi Kaltara Hasriyani menyampaikan bahwa pemantauan yang menjadi fokus pada kenaikan harga terjadi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor, diantaranya pada Kota Tarakan terdapat di Gusher dan Pasar Tenguyun, sedangkan di Tanjung Selor terdapat di Pasar Induk.
“Mengenai perkembangan harga, pihaknya telah melakukan pemantauan di pasar sampai pada hari ini. Harga cabai yang biasanya naik dikarenakan harga BBM naik, harga cabai malah menurun,” kata Hasriyani.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok, Kota Tanjung Selor, KTT dan Malinau, distribusi dilakukan melaui Kota Samarinda. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, berdampak pula dengan naiknya harga barang.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan distributor, agar BBM tidak menjadi faktor naiknya harga barang. Dinas Perindagkop juga telah melakukan inovasi yaitu dengan menyiapkan stiker khusus kepada kendaraan distributor, supaya mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan BBM,” jelas Hasriyani.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara Andi Hamzah menyampaikan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan terhadap produk luar sangat tinggi, sehingga diharapkan agar sentra UMKM dapat lebih diberdayakan dan dimanfaatkan, mengingat lahan yang dimiliki di Kaltara sangat luas dan harga yang ada dapat lebih distabilkan.
“Mari kita gentorkan di Tahun 2023 terkait visi misi Gubernur untuk meningkatkan ketahanan pangan,” ungkap Andi Hamzah.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Agung Wahyudianto menyarankan agar Dinas Perindagkop dan Biro Ekonomi dapat memberikan secara real time harga bahan pokok, sehingga ketika kenaikan harga terjadi pihak Pemerintah dan DPRD dapat langsung menanggapi permasalahan ini.
Sementara itu, Dinas Sosial Provinsi Kaltara melaporkan bahwa terkait penanganan kenaikan BBM ini, pihaknya telah menyalurkan BLT ke Kabupaten dan Kota bagi warga miskin.
Biro Kesra Provinsi Kaltara juga mengatakan bahwa telah melakukan pemberian bantuan rujukan kepada masyarakat kurang mampu, pemberian bansos berupa bantuan korban kebakaran, dan pemberian bantuan beasiswa Kaltara unggul. Seluruh pemberian bantuan ini, diutamakan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Provinsi Kaltara.
Menutup pertemuan rdp ini, Andi Hamzah menyampaikan bahwa untuk pendistribusian melaui SOA yang telah dipaparkan oleh Dinas Perindagkop Provinsi Kaltara, agar dilakukan pengawasan yang ketat. sehingga pendistribusian yang dilakukan dapat tepat sasaran.(Hms)
