Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Ekonomi · 27 Okt 2022 07:23 WITA ·

Polemik Soal Harga Udang, Ini Saran Anggota DPR RI Deddy Sitorus


Anggota DPR RI Deddy Sitorus. Foto : Fokusborneo.com Perbesar

Anggota DPR RI Deddy Sitorus. Foto : Fokusborneo.com

TARAKAN – Polemik persoalan harga udang di Kota Tarakan, masih ramai dibicarakan masyarakat khususnya pembudidaya tambak udang. Persoalan tersebut, juga menjadi perhatian Anggota DPR RI dapil Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Sitorus.

Menurutnya, persoalan harga udang lebih banyak faktor dari luar yang berpengaruh. Makanya perlu pendekatan secara ekosistem mulai dari hulu sampai ke hilir.

“Kita berharap sebenarnya ini pendekatannya pendekatan ekosistem, artinya berbicara dari hulu ke hilir. Soal harga itu persoalan hilir, artinya persoalan hilir itu lebih banyak faktor eksternal yang berpengaruh. Faktor eksternal itu apa? Ya demand, supply,” kata Deddy Sitorus saat berkunjung kerja di Kota Tarakan pekan lalu.

width"450"

Disarankan Deddy, seharusnya pemerintah melihat bahwa masyarakat di Kaltara ini sangat banyak yang bergantung hidupnya dengan budidaya udang, bandeng maupun yang lain. Jadi sudah seharusnya dipikirkan, supaya ada penyangga atau buffer terhadap konsumsi produk-produk para petambak tersebut.

“Jadi misalnya begini, kalau dia permintaan diluar lebih tinggi, harganya tentu tinggi. Tetapi ketika rendah, harus ada yang menjamin pasokan dengan harga tertentu itu terutama misalnya industri turunan atau membangun tujuan-tujuan ekspor atau pun produk-produk pengolahan turunan yang bisa menjaga ketika harga turun,” ujar politisi PDIP

Ditekankan Deddy, mengurai persoalan harga udang, pemerintah perlu memperbaiki ekosistemnya. Jika perlu membentuk BUMD.

“Pemprov bikin BUMD dong untuk menampung/menyangga atau membuat Cold Storage, jadi dengan sistem resi gudang. Sehingga ketika harga jatuh, udang bisa dibekukan sampai nanti harganya normal baru dijual kan ada sistem resi udang,” pesan Anggota Komisi 6 DPR RI.

Deddy berharap Pemprov banyak belajar tentang cara-cara seperti itu. Sebab harga udang merupakan persoalan kebijakan ekonomi dan kebijakan makro.(Mt)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 142 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Rakor Penanggulangan Inflasi, Antisipasi Menjelang Panen

30 Januari 2023 - 23:19 WITA

Pimpin Ratas, Presiden Minta Jajaran Waspadai Inflasi dan Kenaikan Harga

30 Januari 2023 - 23:11 WITA

Gerindra Minta Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 juta Dikaji Ulang: Terlalu Berat untuk Rakyat

30 Januari 2023 - 22:54 WITA

LTABI 2022, Komitmen BI untuk Indonesia Maju

30 Januari 2023 - 18:49 WITA

Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah

30 Januari 2023 - 15:32 WITA

Anggota DPRD KTT M Dahlan Melaksanakan Reses di Tana Lia

30 Januari 2023 - 10:19 WITA

Trending di Daerah
error: Alert: Content is protected !!