TARAKAN – Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kota Tarakan resmi dilantik di Swissbel Hotel, Jumat (28/10/22).
Pelantikan, dipandu langsung Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan Zulfauzy Hasly. Hadir juga anggota Bawaslu Dian Antarja dan Jufrie, serta Ketua KPU Kota Tarakan Nasruddin.
Anggota Panwaslu Kecamatan yang dilantik diantaranya :
â— Tarakan Timur :
1. Borohim Harahap
2. Jusri Hardirman
3. Sakti Abimayu
â— Tarakan Tengah :
1. Ridwan Machmud
2. Juanda
3. Kristianto Triwibowo
â— Tarakan Barat :
1. Irfan Arsidi
2. Fransiskus Jefri
3. Muhammad Hersan Afridzal
â— Tarakan Utara :
1. Risna Febrianti
2. Amilah Syabanuary
3. Yasin Rustamto
Usai dilantik, Anggota Panwaslu Kecamatan langsung bekerja sampai tahapan pemilu selesai pada bulan Oktober 2024.
Tugas pertama akan dijalani, melakukan pengawasan verifikasi faktual Partai Politik (Parpol) untuk perbaikan dan dilanjutan pemutakhiran data pemilih pada Januari 2023 mendatang.
“Salah satu pemutakhiran data itu kan coklit pencocokan dan penelitian kelapangan tugas pertama mereka selain pengawasan verfak. Tahapa berikutnya melakukan pengawasan pada saat kampanye dan tahapan lainnya,” kata Ketua Bawaslu Kota Tarakan Zulfauzy Hasly.
Selain melakukan pengawasan tahapan pemilu 2024, Anggota Panwaslu Kecamatan ini bisa jadi juga mengawasi tahapan pemilihan atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena tahapannya bersamaan. Hanya saja, untuk pengawasan pilkada masih menunggu kebijakan dari Bawaslu RI.
“Bisa jadi beririsan, karena sebelum tahapan berakhir tahapan pilkada sudah masuk. Tahapan pilkada itu 9 bulan sebelum pencoblosan sudah mulai kalau kita lihat undang-undang pilkada itu dibulan November 2024,” ujar Zulfauzy.
Sesuai peraturan perundang-undangan, tahapan pilkada dimulai Februari 2024 atau 9 bulan sebelum pencoblosan. Sedangkan pencoblosan pemilu 2024, dilaksanakan dibulan yang sama yaitu Februari 2024.
“Setelah pencoblosan kan ada namanya rekapitulasi, penetapan calon, artinya mereka ini akan beririsan tapi kita tidak tahu nanti kebijakan dari Bawaslu RI akan diganti baru atau mereka saja yang dilibatkan untuk melakukan pengawasan pilkada,” tutup Zulfauzy.(Mt)
