Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Politik · 11 Nov 2022 20:31 WITA ·

DPRD Kaltara Minta Informasi Pengurusan Perizinan Diperjelas


Pansus D DPRD Provinsi Kaltara kembali bahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Foto : Humas Setwan. Perbesar

Pansus D DPRD Provinsi Kaltara kembali bahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Foto : Humas Setwan.

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kaltara yang tergabung dalam Pansus D menggelar pertemuan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rapat yang digelar di ruang pertemuan Tarakan Plaza, Kamis (10/11/22), merupakan pembahasan lanjutan dari pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertemuan ini turut hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Andi M Akbar, Ketua dan anggota Pansus D, tim ahli pakar, Biro Hukum, dan PTSP Provinsi Kaltara.

width"450"

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara Andi Akbar berharap pada pertemuan ini dapat menyatukan referensi antara Pansus dengan OPD terkait. Agar dapat menghasilkan Perda yang baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ketua pansus D Yancong juga berharap pertemuan hari ini menjadi pembahasan akhir ranperda. Mengingat batas waktu harmonisasi mepet.

“Ini mengingat batas akhir harmonisasi dengan Kanwilkumham adalah tanggal 15 November 2022,” kata Yancong.

Pansus D DPRD Provinsi Kaltara kembali bahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Foto : Humas Setwan.

Sementara itu, anggota Pansus D Mohammad Saleh mempertanyakan terkait pengurusan izin.

“Terkait pembagian kepengurusan izin antara Kabupaten dan Provinsi, apakah dari pihak PTSP sudah membuat peta pembagian izin pembangunan dengan jelas? Karena jangan sampai ketika masyarakat ingin membuat izin, tapi malah bolak balik,” ujar Saleh.

Terlebih lagi, tambah Saleh pengajuan perizinan berada di wilayah Provinsi, yang berarti masyarakat harus ke Tanjung Selor, kasian kepada masyarakat yang domisilinya diluar Tanjung selor, mereka harus bolak balik ke Tanjung Selor” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua  DPRD Provinsi Kaltara Andi M Akbar. Menurutnya, akibat informasi kurang jelas, bisa mengusahkan masyarakat dan harus mengeluarkan biaya untuk kepengurusan surat izin.

“Jadi saya harap dari PTSP dapat memberikan informasi yang jelas, agar dapat meringankan masyarakat. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu ada pada saat kami melaksanakan Sosper (Sosialisasi Perda), sebab masyarakat dari luar Tanjung Selor membutuh transportasi untuk datang ke Tanjung Selor,” ujar Akbar.

Menanggapi hal tersebut, pihak PTSP menyanggupi dan akan memberikan informasi yang jelas terkait pembagian perizinan kepada masyarakat.(Hms)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 74 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gerindra Minta Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 juta Dikaji Ulang: Terlalu Berat untuk Rakyat

30 Januari 2023 - 22:54 WITA

Anggota DPRD KTT M Dahlan Melaksanakan Reses di Tana Lia

30 Januari 2023 - 10:19 WITA

Hasan Basri Sampaikan Aspirasi Masyarakat Kaltara Soal LPG 3 KG ke Dirjen Migas

28 Januari 2023 - 13:11 WITA

Dapat Gelar Warga Kehormatan DAD, Deddy Sitorus Menangis Haru

28 Januari 2023 - 11:52 WITA

Hanapi Serap Aspirasi Warga Desa Tideng Pale Timur

28 Januari 2023 - 10:06 WITA

Deddy Sitorus Serahkan Bantuan Untuk SMP Katolik Tarakan

27 Januari 2023 - 20:04 WITA

Trending di Pendidikan
error: Alert: Content is protected !!