Menu

Mode Gelap

Nasional · 3 Des 2022 15:28 WITA ·

Diduga Kampanyekan LGBT, Hasan Basri Tolak Kedatangan Utusan Khusus AS Jessica Stern ke Indonesia


					Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri. Foto : Ist Perbesar

Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri. Foto : Ist

JAKARTA – Ketua Komite 3 DPD RI Hasan Basri menolak rencana kunjungan Jessica Stern yang merupakan utusan khusus LGBT dari Amerika Serikat (AS). Kedatangan Jessica menurut Hasan Basri merupakan bentuk kampanye LGBT terselubung.

“Kami dengan tegas menolak kedatangan utusan khusus LGBT tersebut, dan kami juga meminta pemerintah Indonesia juga melakukan penolakan serupa,” tegas Hasan Basri melalui press rilisnya, Sabtu (3/12/22).

Senator Muda asal Kalimantan Utara (Kaltara) Hasan Basri mengatakan dengan adanya situasi sekarang ini, kunjungi Jessica Stern sudah pasti akan menimbulkan kegaduhan dan potensi perpecahan kelompok yang pro dan kontra terhadap LGBT.

“Kalau alasannya adalah untuk membela HAM, sebenarnya ada masalah HAM yang sudah jelas-jelas terjadi di Palestina. Tetapi Amerika Serikat hanya diam seribu bahasa,” kata Hasan Basri.

Hasan Basri yang akrab disapa HB juga menilai bahwa perilaku LGBT jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam dan Pancasila.

“Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa tegas menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius,” ujar Hasan Basri.

“Dalam konteks tersebut, Jessica Stern dan pemerintah Amerika Serikat hendaknya menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan tidak memaksakan nilai-nilai yang bertentangan dengan moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia,” lanjut Hasan Basri.

Laki-laki yang akrab disapa HB, menyampaikan saat ini Pemerintah Indonesia memiliki hubungan diplomatik dan bilateral yang baik dengan Amerika Serikat.

Akan tetapi, menurutnya demi kepentingan politik di dalam negeri terutama untuk menjaga persatuan bangsa, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dapat menyampaikan keberatan dengan kehadiran Jessica Stern ke Indonesia.

“Dalam situasi dimana pemerintah Indonesia berusaha memulihkan ekonomi yang sulit akibat covid-19 dan memasuki tahun politik 2024, bangsa Indonesia memerlukan situasi politik dalam negeri yang kondusif,” tandas Hasan Basri.

Disi lain menurut Hasan Basri, berbagai hal yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan perpecahan di masyarakat harus dihindari.

“Pemerintah Amerika Serikat hendaknya memahami psikologi dan pandangan umat Islam Indonesia terhadap LGBT,” ujar Hasan Basri.

“Jangan sampai hubungan dan kerjasama yang selama ini sudah terbangun antara masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kemanusiaan yang terjalin dengan baik menjadi rusak akibat kunjungan Jessica Stern ke Indonesia,” lanjut Hasan Basri.

Mengenai hal ini, Hasan Basri juga meminta pemerintah untuk tidak ikut andil dalam polemik LGBTQ+.

Pasalnya, ia menilai masih banyak urusan lain yang harus menjadi perhatian pemerintah seperti kemiskinan, PHK dan persoalan ekonomi akibat pandemi dan lainnya.

“Saya sebagai penyambung aspirasi masyarkat dengan tegas menolak kehadiran perwakilan LGBTQ+ Amerika ke Indonesia karena hal itu akan mencederai kepercayaan umat Islam Indonesia,” tutupnya. (**)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 370 kali

blank badge-check

Redaksi

blank blank blank blank
Baca Lainnya

Bambang Susantono: Digitalisasi dan Solusi Berbasis Alam sebagai Metode Pengelolaan Air dan Manajemen Bencana di Nusantara

19 Mei 2024 - 18:15 WITA

blank

Ibrahim Ali Optimis Dapat Perahu Hanura

19 Mei 2024 - 14:44 WITA

blank

Terpasang di 10 Titik, Starlink Resmi Uji Coba di IKN

18 Mei 2024 - 20:55 WITA

blank

Datu Iman Suramenggala – Chieto Karno Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Long Beluah

18 Mei 2024 - 19:30 WITA

blank

Pelantikan Anggota DPRD Tarakan Terpilih Dijadwalkan 12 Agustus, Yunus : Tunggu Hasil Penetapan KPU

18 Mei 2024 - 09:24 WITA

blank

Dua Perempuan Disodorkan Jadi Pasangan Ibnu Saud di Pilkada Tarakan, Ini Partainya

17 Mei 2024 - 19:09 WITA

blank
Trending di Politik