TARAKAN – Komisi 2 DPRD Kota Tarakan melakukan rapat dengar pendapat (Rdp) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) dan petani rumput laut. Rdp yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Tarakan, Senin (12/12/22), menindaklanjuti keluhan petani terkait harga jual dan bibit rumput laut.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan Muhammad Yusuf mengatakan salah satu hal yang mendasari terjadi fluktuasi harga rumput laut, karena menyangkut masalah kualitas kadar air.
“Memang terjadi satu fluktuasi harga rumput laut, tapi persoalannya kan ada pembanding dan teman-teman itu mengakui paling tidak terlalu jauh yaitu tetangga kita di Nunukan sedikit jauh lebih mahal dibandingkan dengan di Tarakan,” kata Muhammad Yusuf kepada Fokusborneo.com.
Yusuf Middu sapaan akrap Muhammad Yusuf menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan menerbitlan Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur tata kelola rumput laut sampai persoalan jual beli termasuk keberadaan Laboratorium untuk pengecekan kadar air.
“Dari apa yang disampaikan Dinas Perikanan bahwa itu akan di tes lab berkenaan dengan barang yang akan dikirim itu diatur di Perwali. Karena disitu akan terlihat kadar air, kadar air itukan maksimal yang umum itu maksimal 40. Apalagi kalau dibawahnya itukan bisa mempengaruhi harga jual,” ujar Yusuf Middu.
Persoalan lainnya, menyangkut masalah Perda. Yusuf Middu berharap Pemkot Tarakan melalui Dinas Perikanan bisa menyiapkan hal tersebut, Sehingga keberadaan Perda nantinya menjadi dasar dalam proses kegiatan tata kelola rumput laut.
“Mudah-mudahan pemerintah kota dan Dinas Perikanan bisa menyiapkan itu, sehingga itu menjadi salah satu dasar hukum dalam proses kegiatan tata kelola rumput laut,” jelas politisi Nasdem.
Disisi lain dijelaskan Yusuf Middu menyangkut masalah bibit. Sebab bibit yang digunakan sekarang sudah tahapan ke tujuh, hasilnya tingkat kesuburannya berkurang.
“Jadi tidak maksimal sehingga batangnya itu kan kecil. Kalau misalnya tahapannya itu 2-3, masih bisa batangnya besar dan itu yang diminati oleh para buyer. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini dari semua sektor dalam bentuk koordinasi bisa terbangun, sehingga apa yang diharapkan oleh petani rumah laut bisa kita maksimalkan,” tambahnya.
Menyelesaikan persoalan bibit ini, Pemerintah Provinsi sudah akan membuka kebun bibit. Dari hasil pertemuan Komisi 2 dengan Biro Administrasi menyampaikan tinggal nunggu waktu.
“Artinya pemerintah juga selalu berupaya untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani rumput laut. Memang tidak bisa secara simultan selesai harus ada tahapan,” tutupnya.(Mt)
