Menu

Mode Gelap

Daerah · 15 Des 2022 08:56 WITA ·

KPU Tana Tidung Gelar Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD


					KPU Tana Tidung Gelar Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Perbesar

TANA TIDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung (KTT) melaksanakan uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Tana Tidung pada pemilihan umum tahun 2024, Selasa (14/12/2022).

width"300"

Bertempat di Pendopo Djaparuddin yang di ikuti oleh Komisioner, jajaran sekretariat, Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, Dandim 0914 TNT, Kapolres Tana Tidung, Ketua dan Anggota DPRD Tana Tidung, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Kesbangpol, Camat se-Kabupaten Tana Tidung, Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Tana Tidung, Ketua Paguyuban/Organisasi Masyrakat se-Kabupaten Tana Tidung.

width"300"
width"400"

Ketua KPU KTT, Hendra Wahyudi menjelaskan uji publik dimaksudkan untuk membuka ruang kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan partai politik yang punya kepentingan untuk memberikan masukan dan saran.

width"400"
width"450"
width"500"

Hendra menegaskan penetapan Dapil dan alokasi kursi ditetapkan dan disahkan oleh pusat, namun sebelumnya pusat akan menerima usulan-usulan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota.

“Kita kemarin itu petakan beberapa kursi sebenarnya, kalau dia dapil ini kita pindah kesini terus kemudian kita buat 3 dapil, atau alokasi kursinya kita buat imbang gimana, itu kita jelaskan pada tamu undangan pada hari ini. Tetapi kita tetap membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan, yang kami butuhkan. KPU hanya penyelenggara hanya memfasilitasi,” ujarnya.

width"400"
width"500"
width"500"

Semua masukan dan aspirasi menjadi catatan KPU Tana Tidung, yang nantinya disampaikan ke pusat karena pusat yang akan menentukan.

width"300"

Hendra mengungkapkan, kemungkinan ada perubahan Dapil atau alokasi kursi bisa berubah meski kemungkinannya kecil.

“Kemungkinan sih ada tapi kecil, itu tadi dia kan ada 7 prinsip tuh. Diantara salah satu tujuh prinsip sudah kita melanggar itu tidak akan berhasil,” ungkapnya.

Meski ada prinsip yang tidak boleh dilanggar, namun KPU tetap berupaya mengusulkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. (her/Iik)

Print Friendly, PDF & Email
Artikel ini telah dibaca 91 kali

blank badge-check

Redaksi

blank blank blank blank
Baca Lainnya

PKS Kaltara Akan Lakukan Pedalaman Kepada Calon Sudah Kembalikan Berkas Penjaringan

12 April 2024 - 23:32 WITA

blank

15 April 2024, PDIP Tarakan Buka Pendaftaran Penjaringan Calon Kepala Daerah

12 April 2024 - 22:48 WITA

blank

Buktikan Keseriusan, Hasan Basri Kembalikan Berkas Penjaringan Gubernur ke PKS

12 April 2024 - 22:28 WITA

blank

Muncul Asap di Lantai 3, Ratusan Pasien di RSUD dr. Jusuf SK Berhamburan Keluar

12 April 2024 - 03:48 WITA

blank

Hari Pertama Idul Fitri Sistem Kelistrikan Nasional Andal

11 April 2024 - 21:13 WITA

blank

Momen Idul Fitri 1445 H, Wabup Hendrik Bersilaturahmi ke Rumah Bupati Ibrahim Ali

11 April 2024 - 16:38 WITA

blank
Trending di Daerah