TANA TIDUNG – Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jamhari mengakui, kecewa terhadap tim TPP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung karena sudah tiga bulan belum juga membayarkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) untuk para aparatur sipil negara (ASN).
“Sampai hari ini, Maret 2023, TPP belum dicairkan, padahal itu hak yang harus diterima oleh para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar,” kata Jamhari Pada rapat hearing dengan tim TPP pemerintah daerah.
Dia khawatir, lambannya pencairan anggaran yang menjadi hak para pegawai itu berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Jamhari pun meminta anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD dalam APBD 2023 itu untuk segera dicairkan.
Selain itu, kata dia, beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan. Jamhari mengaku, mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal hal tersebut.
Baca Juga : Pawai Obor Jadi Ajang Silaturahmi dan Syiar Islam Sambut Ramadhan 1444H
“Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan, agar masyarakat ketika memasuki hari raya Idul Fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu.
Dia juga mengingatkan salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. APBD seharusnya bisa dicairkan lebih awal agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat. Terlebih, kata Jamhari untuk urusan belanja wajib yang mestinya sudah terjadwal setiap bulan.
Baca Juga : DPRD Tana Tidung Gelar Paripurna Penyerahan LKPJ TA 2022Â
“Sejak awal kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan administrasi diselesaikan di awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan,” ucap Jamhari.
Perlu diketahui Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali sejak bulan Januari sudah meminta TPP segera dicairkan, sehingga jangan sampai masyarakat salah persepsi mengenai keterlambatan TPP padahal Bupati Tana Tidung telah mengingatkan kepada tim TPP ASN sebelum anggaran berakhir segera mengurus TPP ASN tapi kenyataannya sampai sekarang belum juga dicairkan.
Ketua Bapempeda Hanapi juga menyampaikan kalau nilai TPP tidak bertambah atau berkurang maka tidak diperlukan lagi persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Jadi prosesnya dari awal lagi karena ada penambahan di salah satu opd. Kami berharap awal April TPP sudah dicairkan,” harapnya.
Sementara itu, menurut tim TPP ASN mengatakan bahwa TPP akan segera dicairkan “Insya Allah,TPP Akan cair kurang Lebih 9 hari kerja dari 14 hari waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.
Lambatnya pencairan TPP untuk ASN di lingkungan Pemkab Tana Tidung lebih karena terkendala beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. “Ada beberapa syarat dokumen yang harus dilengkapi dan sudah dilengkapi sekarang. Tinggal tunggu saja,” pungkasnya. (her/Iik)
Discussion about this post