TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, mengapresiasi kerjasama dewan dan pemerintah, khususnya dalam mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan.
“Seluruh aspirasi saya semuanya terakomodir di APBD Perubahan tahun anggaran 2023, †tegas Hj Ainun Farida, ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini, Senin 11/9/2023.
Menurutnya, untuk aspirasi tahun anggaran 2024, belum di bicarakan.
Terkait usulan dari warga melalui agenda reses, Hj Ainun Farida menjelaskan, tidak semua usulan bisa direalisasikan.
Disamping keterbatasan anggaran, yang pasti tetap mengacu kepada skala prioritas dan memang dibutuhkan oleh banyak orang.
“Siapa yang duluan masuk proposal nya itu juga kemungkinan yang diakomodir, †imbuhnya.
Demikian pula kalau ada yang misalnya minta ini minta itu tapi tidak ada proposalnya diminta berkali kali kunjung diserahkan ya bisa di delete.
Bisa saja mungkin nanti uang kita hangus. Karena usulan aspirasi tidak masuk dalam pokok-pokok pikiran dewan.
“Dalam hal ini saya juga pantas menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Gubernur, bapak Wakil Gubernur dan bapak Sekdaprov Kaltara yang telah secara maksimal membantu pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, †tutup Hj Ainun Farida. (*)
