TARAKAN – Calon senator Mukhlis Ramlan daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bahas program dan visi misinya maju di Pemilu 2024 bersama awak media di Tarakan, Selasa (30/1/2024).
Dalam kesempatan ini, Mukhlis Ramlan yang aktif membantu berbagai persoalan hukum yang dialami masyarakat ini menyampaikan beberapa gagasan yang akan dibawakannya saat nanti terpilih menjadi anggota DPD RI.
Pertama setelah dipercaya dan dilantik menjadi anggota DPD RI, Mukhlis Ramlan akan mendorong Rancangan Undang – Undang RUU Daerah Kepulauan yang mana sudah lama dibahas untuk segera di sahkan.
“Kebetulan saya Staff Ahli bidang hukum asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Indonesia (Apeksindo) sejak lama kita mendorong RUU itu bisa menjadi tonggak, karena bagaimanapun Indonesia yang notabene negara maritim tidak ada satupun yang memikirkan payung hukumnya. Sementara kita selalu menggaungkan soal bagaimana peralihan land base oriented maritime base oriented maka payung hukum UU tersebut menjadi penting, mengingat darah Indonesia khususnya Kaltara banyak dihuni pulau sehingga harus mendapatkan infrastruktur dan politik anggaran yang maksimal yang kita bawa kelak di Jakarta,” jelas Mukhlis.
Melalui payung hukum ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Ia juga mengungkapkan bahwa Kaltara tidak masuk dalam 300 pembangunan pelabuhan internasional perikanan padahal Kaltara berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan salah satu daerah penyumbang ekspor terbesar hasil perikanan melalui Surabaya.
“Ini menjadi PR yang harus kita bawa ke ke Jakarta, DPD akan mendorong itu,” tegasnya.
Kedua, Ia juga berjanji ketika terpilih DPD akan mengajak teman – teman DPD dari Provinsi lain untuk melakukan judial review terkait kewenangan DPD. Sebagai Anggita DPD Ia membawa nama daerah ke Jakarta membawa aspirasi dari Nunukan, Malinau, Bulungan, Tana Tidung, dan Tarakan u tuk bertarung dengan daerah lainnya.
Ketiga, Mukhlis Ramlan akan mendorong terbit dan lahirnya Undang – Undang Kawasan Perbatasan dan terbentuknya Kementerian Perbatasan dan Kepulauan. Kaltara memiliki sekitar 1.250 titik patok perbatasan sepanjang Malinau dan Nunukan yang rawan pergeseran dan hilang, dan sangat riskan terjadi tindak pidana kriminal.
“Perbatasan merupakan beranda depan bangsa, maka perlu kita pikirkan hari ini bagaimana pengelolaan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ucapnya.
Ia akan mendorong keras, termasuk terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) untuk pemerataan pembangunan, ekonomi masyarakat, perbatasan, kepulauan, pesisir hingga pedalaman.
“Mengatur kepulauan dan perbatasan tidak mudah, Kaltara ini sangat lengkap ada 192 pulau, 447 Desa, ada masyarakat pedalaman, kemudian masyarakat perkotaan,” ungkapnya.
Khusus untuk masyarakat pedalaman tentu ini menjadi salah satu konsen Mukhlis jika terpilih, tidak hanya itu Ia juga akan mendorong RUU Hukum Adat.
“Maka perlu lahir calon – calon dari rahim Kaltara yang memahami masyarakat, memahami dinamika persoalan yang dihadapi masyarakat Kaltara,” tuturnya.
Bicara peningkatan ekonomi masyarakat Kaltara khususnya, Mukhlis Ramlan bersama Gubernur Kaltara nantinya akan mendorong tempat penampungan ikan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan melalui pembangunan pelabuhan internasional perikanan. Kemudian pusat peternakan dan pertanian.
Jika dipercaya masyarakat untuk duduk di DPD RI, Mukhlis Ramlan akan memaksimalkan kinerja sebagai anggota dan fungsi DPD di pusat.
“Kalau perlu kita antri di Kementerian jangan malu, kita sebagai DPD siap direpotkan masyarakat, temui masyarakat jangan berfikir negatif kemungkinan ada ide atau solusi dari masyarakat yang ingin disampaikan. Menjadi anggota DPD adalah pengabdian,” pungkasnya. (Ary/Iik)
