TARAKAN – Tiga bakal calon kepala daerah (Bacakada) Kaltara, Zainal Arifin Paliwang kemudian Andi Sulaiman dan Hasan Basri sudah menerima rekomendasi dari Partai Amanat Nasional (PAN) diwaktu yang berbeda. Penyerahan langsung dilakukan Tim Pilkada PAN, Yandri Susanto.
Ketua DPW PAN Kaltara, Ibrahim Ali menuturkan dalam mekanisme PAN sudah disampaikan Ketua Umum Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu untuk memberikan rekomendasi ke semua yang mendaftar di PAN.
“Semua diberikan rekomendasi tanpa terkecuali. Nah, dalam point di rekomendasi itu kan menyebutkan salah satunya adalah membangun komunikasi dengan partai politik,” katanya, dihubungi Kamis (30/5/2024).
Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024 ini, PAN hanya mendapatkan perolehan 2 kursi di DPRD Kaltara. Sehingga pada Pilkada 2024 ini, PAN tidak bisa mengusung sendiri bakal calon kepala daerah (Bacakada).
“Kami menyadari PAN itu tidak mencukupi untuk mengusung atau memenuhi persyaratan mengusung kandidat sendiri. Maka rekomendasi yang dikeluarkan. Termasuk yang mendaftar di PAN kan ada Andi Sulaiman, Zainal Paliwang termasuk Hasan Basri,” ungkapnya.
Baca juga :Terima Rekomendasi PAN, Zainal Paliwang Ditugasi Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain
Mekanisme itu berjalan sesuai dengan prosedur, tapi apa yang sudah diberikan PAN saat ini baru sebatas rekomendasi yang diakomodir dan diakui secara legitimasi sah.
Sedangkan untuk mendaftar ke KPU nantinya, pada Agustus mendatang berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Umum.
“Surat Keputusan tersebut nanti yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengusung satu kandidat atau Calon Gubernur maupun Calon Wakilnya, termasuk Bupati dan Wakilnya kemudian Wali Kota dan Wakilnya,” urai Bupati Tana Tidung ini.
Kemudian, untuk proses B.1 KWK yang akan dibawa calon kepala daerah ke KPU, itu masih belum waktunya saat ini dan masih berproses. Tentunya DPP, kata dia masih akan melihat berdasarkan hasil survei, masukan dan saran dari DPD hingga DPW.
“Nah, saya kan mengedepankan bahwa etika dalam melakukan komunikasi dengan DPP tidak boleh mengesampingkan DPW. Kalau tidak didukung DPW kan artinya juga bisa dilihat, sementara yang punya mesin politik dan tahu di lapangan adalah kader PAN di Kabupaten Kota dan Provinsi Kaltara,” bebernya.
Ia tegaskan lagi, rekomendasi yang sudah diberikan PAN masih kepada semua Bacakada
“Tapi masih belum menjadi penentu. Nanti yang akan mendapatkan rekomendasi itu satu orang, ini yang nanti akan menjadi pertimbangan DPP,” tegasnya.(**)
