TARAKAN– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara mengajak awak media untuk berkolaborasi menjalankan tugas pengawasan pemilu di Kaltara. Termasuk pengawasan Pemilu secara umum di seluruh Indonesia.
Komisioner Bawaslu Kaltara, Arif Rochman menuturkan program kolaborasi dengan media ini sesuai petunjuk dari Bawaslu RI agar bisa menjangkau 38 provinsi yang ada di Indonesia.
“Insya Allah di Kaltara, informasi dari tim humas RI kita merupakan provinsi ke 27 yang sudah melakukan kolaborasi,†ujarnya usai kegiatan konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan pada pengawasan tahapan pemilihan serentak Tahun 2024, Sabtu (15/6/2024).
Salah satu fungsi media, kata dia untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan tugas Bawaslu sebagai fungsi pengawas Pemilu serentak yang akan dilaksanakan 27 November, bisa tersampaikan ke masyarakat.
Partisipasi pengawasan untuk menciptakan pemilu yang sejuk, damai dan sesuai azas pemilu maupun sesuai prinsip pemilu bisa tercapai di Kaltara.
Terlebih menjelang pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) di Dapil 1 Tarakan Tengah juga menjadi sorotan Bawaslu Kaltara.
“Kalau PSU itukan sudah ditetapkan MK, jadi putusan itu sejak dibacakan paling lama 45 hari harus sudah dilaksanakan. Kami sudah rapatkan di tingkat Bawaslu Kaltara dan Bawaslu Tarakan, insya Allah tugas sebagai pengawas akan kami fokuskan untuk mengawal PSU di Tarakan,†ungkapnya.
Pencegahan adanya praktek money politic, kata dia turut menjadi fokus pencegahan. Sepanjang Pemilu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan merekrut semua masyarakat untuk peran serta dalam mencegah terjadinya politik uang.
Termasuk mengharapkan media untuk menginformasikan politik uang jika terjadi, sehingga bisa sampai ke masyarakat apa yang menjadi ancamannya nanti.
“Kami coba memetakan kerawanan, salah satunya mencegah terjadinya money politic dan isu yang berkembang seperti terkait politik identitas misalnya suku atau agama, harus dihilangkan semua,†tandasnya.
Ia mengajak semua masyarakat untuk bekerjasama menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai untuk negara seluruhnya. Tanpa ada pelanggaran.
Sama halnya kesiapan keamanan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Tarakan. Komunikasi pun dilakukan untuk membahas pemetaan wilayah yang akan melaksanakan PSU.
“Kalau mobilisasi massa saya harapkan tidak terjadi. Kita anggap PSU hal yang biasa seperti Pemilu lalu. Datang ke TPS dan sampaikan hak suara di kotak suara. Jangan sampai ada mobilisasi massa yang malah mengakibatkan kerawanan terkait keamanan,†tegasnya. (*)
