TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret guna menekan peredaran barang-barang ilegal yang semakin marak.
Ketua Sementara DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menekankan pentingnya solusi untuk mengatasi ketergantungan pada produk ilegal, terutama di Kota Tarakan yang banyak dipasok barang tak berizin dari luar negeri, seperti Tawau, Malaysia.
Jufri menyebutkan bahwa meskipun sudah banyak petugas yang dikerahkan untuk mengatasi masalah ini, peredaran barang ilegal tetap marak ditemukan di lapangan.
Ia menyoroti keberadaan “pelabuhan tikus” sebagai jalur strategis yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk memasukkan produk ilegal.
Baca juga : Jufri Budiman : APBD Kaltara TA 2025 Mengalami Kenaikan
“Makanya pemerintah perlu berperan aktif dan tidak dapat tinggal diam terhadap masalah ini. Saya mengusulkan perlunya kerja sama antara instansi atau dinas terkait, pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota untuk menemukan solusi yang tepat,” katanya, Sabtu (2/11/24).
Menurutnya, perlu ada langkah solutif untuk mengendalikan peredaran barang ilegal, agar keamanan masyarakat Kaltara dapat terjaga.
Selain itu, Jufri mengakui bahwa masyarakat di Sebatik dan Nunukan, yang berada dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia, masih sangat bergantung pada barang dari negara tetangga.
“Saya juga mengingatkan bahwa aturan melarang keras masuknya barang ilegal ke suatu wilayah, sehingga penanganan yang bijak dan solusi jangka panjang sangat diperlukan,” pesannya.(**)
