TARAKAN – Komisi 1 DPRD Kota Tarakan mengapresiasi orangtua murid dan warga yang membuatnya jalan baru untuk akses masuk ke SMP Negeri 12. Sebelumnya, Komisi 1 sudah memfasilitasi mempertemukan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dengan pemilik lahan agar pagar kawat dibuka.
Ketua Komisi 1 Adyansa mengatakan sebenarnya persoalan pembebasan lahan milik warga yang selama ini menjadi akses jalan masuk ke SMP Negeri 12, sempat dibahas dalam rapat mitra. Bahkan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sudah mengajukan anggaran Rp 1,4 miliar.
“Kami dari Komisi 1 sempat menanyakan dan langsung turun ke lapangan ke pemiliknya bersama Pj Walikota dan Asisten 1. Kami sudah komunikasi kepada pemilik tanah yang diwakili pengacarannya, mereka meminta dua syarat yang harus dipenuhi untuk membuka pagar kawat tersebut. Salah satunya meminta harus menyediakan cas Rp 500 juta,” katanya, Kamis (7/11/24).
Ia menjelaskan hanya saja permintaan pemilik lahan, tidak bisa dipenuhi pemerintah. Sebab apabila itu dipenuhi, bakal bermasalah hukum kedepannya.
“Karena secara aturan, itu salah. Apalagi itu uang pemerintah yang setiap digunakan harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Baca juga : Orangtua Murid Bersama Warga Patungan Buat Jalan Baru Masuk ke SMPN 12
Politisi PKS itu menambahkan karena kesepakatan tidak tercapai, akhirnya diambil opsi kedua yaitu dibuatan surat pernyataan berisikan Pemkot Tarakan bersedia membayar pembebasan lahan tersebut.
“Surat pernyataan itu konsepnya sudah kami serahkan ke pengacara pemilik lahan, ternyata tidak diterima. Dan akhirnya kami serahkan ke pemilik tanah untuk mengkonsep sendiri suratnya nanti serahkan ke kami (Komisi 1) supaya bisa dicek melanggar norma hukum yang ada atau tidak, tapi sampai sekarang surat itu belum ada diberikan sedangkan pagar harus secepatnya dibuka karena kasihan anak-anak sekolah,” bebernya.
Dijelaskannya, dilokasi tersebut, selain ada sekolah juga ada kantor kelurahan dan TPS 3R yang membutuhkan akses jalan. Hanya saja permintaan untuk membuka pagar kawat berduri, tidak dikabulkan pemilik lahan. Padahal Komisi 1 berkomitmen siap mengawal penganggarannya pembebasan lahan di SMP Negeri 12 di APBD 2025.
“Alhamdulillah dalam pembahasan di rapat mitra dengan Dinas Perkim, anggaran untuk pembebasan lahan di SMP 12 itu masih ada. Sebelumnya kami sudah sampaikan ke pemilik lahan, kami di DPRD siap kawal penganggarannya,” pungkasnya.
Hanya saja, dikatakan Adyansa surat pernyataan dari pemilik lahan yang ditunggu sampai sekarang belum ada diserahkan. Sedangkan pemerintah harus secepatnya mengambil keputusan terkait persoalan tersebut.
Baca juga : Cari Solusi Persoalan Akses Masuk SMPN 12, Komisi 1 Akan Panggil Pemkot Tarakan
“Kemarin saya juga koordinasi sama pemerintah dalam hal ini Asisten 1, ternyata sudah ditindaklanjuti terkait tukar guling lahannya dan orangtua murid bersama warga juga sudah menimbun untuk akses jalan yang baru,” katanya.
Ketua PKS Muda Tarakan itu mengungkapkan sampai saat ini, Komisi 1 masih mengawal anggaran untuk pembebasan lahan di SMP Negeri 12 di pembahasan dengan mitra. Tetapi jika beberapa hari kedepan belum ada informasi, anggaran tersebut supaya untuk dialihkan agar tidak terjadi silpa.
“Mau tidak mau suka tidak suka, kami tetap harus mengawal. Karena informasi yang ditunggu dari pemilik lahan sampai sekarang tidak ada, kami juga tidak mungkin memaksa itu hak yang punya tanah,” pungkasnya.
Padahal, Komisi 1 sudah memberikan waktu kepada pemilik lahan secepatnya menyerahkan surat pernyataannya. Namun sampai sekarang tak kunjung diantar.
“Kami sudah kasih waktu kepada pemilik lahan, tapi kalau sampai beberapa hari kedepan tidak ada informasi lebih baik anggaran dialihkan saja. Kami tidak mau jadi silpa lagi seperti di tahun 2022 dan 2023,” tegasnya.(**)
