Menu

Mode Gelap

Parlemen · 23 Nov 2024

Reses di Nunukan, Keluhan Warga ke Ruman Mulai Soal Pendidikan Hingga BPJS Kesehatan


					Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Ruman Tumbo. Foto : Humas Setwan Perbesar

Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Ruman Tumbo. Foto : Humas Setwan

NUNUKAN – Serap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ruman Tumbo, melakukan reses di Kabupaten Nunukan.

Dalam reses tersebut, Ruman menjaring aspirasi masyarakat dari lima titik lokasi di daerah tersebut, dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.

width"300"
width"300"
width"300"
width"300"

Ruman mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat meliputi pendidikan dan infrastruktur.

width"400"
width"400"
width"200"
width"300"
width"400"
width"400"
width"400"

Baca juga : Ingatkan Potensi Kekurangan Bahan Baku di Program MBG, DPRD Kaltara Sarankan Perlunya Pemetaan 

width"300"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"
width"400"

“Untuk pendidikan ini terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Sedangkan infrastruktur soal perbaikan dan pembangunan jalan,” ujarnya Jumat (22/11/24).

Usulan lainnya, tambah Ruman tentang pembangunan tempat ibadah. Warga meminta permohonan bantuan dana. Termasuk keluhan minimnya lowongan pekerjaan di Nunukan.

width"400"
width"400"

Sedangkan pelayanan kesehatan, warga mempermasalahkan terkait pendaftaran dan akses BPJS Kesehatan.

Baca juga : Apresiasi Master Plan Pendidikan, Komisi 4 Berharap Visi Kaltara Berubah Maju dan Sejahtera Terwujud

Menanggapi keluhan terkait BPJS Kesehatan, Ruman Tumbo langsung memfasilitasi masyarakat untuk didaftarkan.

“Saya berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat pembahasan lebih lanjut, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Ruman menegaskan pentingnya menjalankan amanah untuk menyalurkan keluhan dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD.(**)

Artikel ini telah dibaca 78 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

DKPP Tegaskan Bawaslu Tarakan Profesional, Kasus Politik Uang Tak Langgar Kode Etik

19 Agustus 2025 - 19:39

DPRD Tarakan Ketok Palu APBD Perubahan 2025, Nilainya Rp 1,214 Triliun

19 Agustus 2025 - 17:50

Dorong Transparansi Anggaran, DPRD Tarakan Sepakat Buat Perda CSR

19 Agustus 2025 - 15:57

Pertamina EP Tegaskan, AYS Tidak Pernah Diberi Dana CSR

19 Agustus 2025 - 12:36

Wali Kota Tarakan Jawab Pandangan Fraksi DPRD Terkait RAPBD-P 2025

18 Agustus 2025 - 20:44

DPRD Tarakan Setujui Raperda APBD-P 2025 Dibahas Lebih Lanjut, Ini Catatan Fraksi

18 Agustus 2025 - 16:11

Trending di Parlemen