TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari PDI Perjuangan, H. Hamka, mengingatkan pentingnya perbaikan dalam realisasi belanja daerah pada tahun 2025. Ia juga menekankan agar eksekutif pemerintah dapat menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih ideal.
Salah satu perhatian utamanya adalah fenomena belanja daerah yang sering kali lesu pada triwulan pertama dan baru mengalami lonjakan di akhir tahun anggaran. Hamka berharap hal ini tidak terulang di tahun 2025, mengingat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan efektivitas pelayanan publik.
Hamka menjelaskan bahwa belanja daerah yang ideal seharusnya mengikuti pola yang terstruktur dan merata sepanjang tahun. “Realisasi belanja daerah yang ideal adalah 15 persen di triwulan pertama, 40 persen di triwulan kedua, 60 persen di triwulan ketiga, dan 90 persen di triwulan keempat,” ungkapnya.
Namun, ia menilai bahwa di lapangan, pembelanjaan anggaran masih sering tertunda dan baru terakumulasi pada triwulan akhir, yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, Hamka mendesak agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbenah dan memastikan kinerja belanja mereka tidak menumpuk di akhir tahun. Dengan belanja yang terencana dan terdistribusi dengan baik per triwulan, maka kontribusi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal.
“Jika belanja daerah terdistribusi secara merata, maka perputaran ekonomi bisa terdongkrak lebih baik,” tambahnya.
Hamka juga mengakui bahwa sistem penganggaran pemerintah sudah mengikuti konsep kebijakan money follow program, yang mana pengalokasian anggaran mengikuti prioritas program yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, apabila program kegiatan telah direncanakan dengan matang, serta penganggaran dan perencanaannya sudah terstruktur dengan baik, maka realisasi belanja per triwulan dapat dicapai dengan lebih optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif bagi masyarakat dan pelayanan publik.
Sebagai langkah ke depan, Hamka menegaskan bahwa seluruh OPD harus terus berbenah setiap tahunnya, dan yang terpenting adalah memantau progres baik secara fisik maupun keuangan pada setiap triwulan.
“Perbaikan ini harus menjadi perhatian utama OPD agar potret anggaran di tahun 2025 dapat lebih baik dan memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.(**)
