TARAKAN – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dilaksanakan pada 27 November lalu, mencatatkan hasil yang cukup mengejutkan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Berdasarkan hasil hitung cepat pasang calon (palson), mencatatkan adanya penurunan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih hingga di bawah 70 persen, bahkan diperkirakan hanya berkisar antara 50 hingga 60 persen.
Hal itu, menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Supa’ad Hadianto. Ia menilai bahwa penurunan partisipasi pemilih ini harus menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik.
Menurut Supa’ad, beberapa faktor dapat menyebabkan penurunan partisipasi tersebut. Salah satunya adalah perasaan jenuh masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia, yang mungkin dirasakan semakin cenderung kepada demokrasi liberal.
“Liberal itu artinya cara-cara untuk menang itu berbagai macam cara dilakukan untuk meraih kemenangan dalam politik. Ini yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini,” katanya, Minggu (1/12/24).
Supa’ad mengungkapkan bahwa hal ini menjadi perhatian khusus, bukan hanya untuk penyelenggara pemilu dan partai politik, tetapi juga untuk pemerintah pusat dan DPR RI.
Ia menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap cara-cara demokrasi yang diterapkan di Indonesia, agar lebih mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menata ulang sistem demokrasi ini, agar dapat menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan lebih meyakinkan bagi rakyat.
“Fenomena turunnya partisipasi ini menjadi sinyal bahwa ada kekhawatiran atau ketidakpuasan yang mulai berkembang di masyarakat terkait dengan proses pemilihan yang dirasa tidak lagi memberikan dampak langsung pada kehidupan mereka,” ujarnya.
Hal ini membuka peluang untuk introspeksi bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada, agar tidak hanya fokus pada prosedural pemilihan, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang ada.
Penurunan partisipasi dalam Pilkada 2024 seharusnya menjadi pemicu untuk meningkatkan dialog antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Melalui komunikasi yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat dapat merasakan kembali relevansi dan dampak positif dari memilih pemimpin yang akan membawa perubahan.
“Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, demokrasi kita bisa kehilangan esensinya, yaitu kepercayaan dan keterlibatan publik dalam proses politik,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, perbaikan pendidikan politik dan pemahaman tentang pentingnya suara dalam demokrasi harus dilakukan secara lebih masif. Ke depan, agar pilkada dapat lebih efektif dalam menciptakan pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat, semua pihak perlu melakukan upaya bersama untuk mengatasi rasa jenuh yang mulai berkembang.
“Pilkada 2024 mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana seluruh proses tersebut mampu melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan politik bangsa,” pesannya.(**)
