TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Listiani, baru-baru ini menerima keluhan dari masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Malinau.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh warga saat Listiani melakukan reses atau serapan aspirasi masyarakat di wilayah daerah pemilihan (dapil) III Kaltara.
Dalam reses yang berlangsung pada Selasa (3/12/24), Listiani mengungkapkan bahwa infrastruktur jalan di Malinau, yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, membutuhkan perhatian serius.
“Ada banyak jalan yang perlu diperbaiki di Malinau, terutama dalam hal pemeliharaan. Saat ini, pemeliharaan jalan masih sangat kurang,†ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Listiani menegaskan bahwa semua keluhan yang diterima dari masyarakat selama reses akan ditindaklanjuti. Sebagai anggota DPRD, dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan memasukkan masalah infrastruktur jalan ini ke dalam pokok-pokok pikiran dewan.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat terakomodir dan segera mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
“Semua aspirasi yang kami terima selama reses ini akan dicatat dan disusun bersama hasil reses dari 35 anggota DPRD Kaltara lainnya. Pokok-pokok pikiran dewan ini nantinya akan disampaikan ke pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut,†terang Listiani.
Selain itu, ia juga mencatat bahwa sebagian besar keluhan yang diterima selama reses ini berasal dari wilayah perkotaan Malinau, sementara kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan belum sepenuhnya terjamah. Meski demikian, Listiani memastikan bahwa usulan terkait wilayah perbatasan tetap akan disesuaikan dengan kewenangan yang ada.
“Walaupun sebagian besar keluhan yang masuk berasal dari wilayah perkotaan, kami juga akan tetap memperjuangkan perbaikan di wilayah perbatasan. Kami berharap teman-teman di Komisi III DPRD Kaltara dapat memperjuangkan hal ini demi kepentingan masyarakat, terutama yang ada di wilayah perbatasan,†pungkas Listiani.
Reses ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan antara masyarakat dan anggota DPRD, serta sebagai sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh warga, khususnya dalam hal infrastruktur yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Kaltara.(**)
