TARAKAN – Menindaklanjuti keluhan nelayan soal sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melaut, Komisi II DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja ke Fuel Terminal Tarakan, Kamis (9/1/25).
Kedatangan Ketua Komisi II Simon Patino, disambut Sales Brand Manager Fuel Terminal Tarakan Ferdy Kurniawan beserta jajaran. Pertemuan ini, juga di hadiri Pemerintah Kota Tarakan diwakili dari BPKPAD dan Bagian Ekonomi.
Dalam pertemuan ini, Simon menyampaikan beberapa keluhan masyarakat terutama yang bermata pencarian sebagai nelayan. Mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM untuk melaut.
“Saya sebagai perwakilan masyarakat yang duduk di parlemen, kepinginnya nelayan ini mendapatkan BBM dengan mudah seperti masyarakat yang di darat. Misalnya kita datang membawa kendaraan ke SPBU, bisa langsung di isi dan harapan kita nelayan seperti itu juga,” kata Simon.
Politisi Gerindra itu meminta sebaran lembaga penyalur BBM, disesuikan dengan kondisi karakteristik di Kota Tarakan tidak hanya fokus di darat. Sehingga masyarakat khususnya nelayan, mudah mendapatkan BBM.
“Kita ketahui bahwa lembaga penyalur SPBU atau APMS itu di laut itu hanya dua dan yang banyak itu di darat. Padahal warga kita ini kan banyak bermata pencarian sebagai nelayan, ini harus menjadi perhatian Pertamina,” ujarnya.
Ia menjelaskan sulitnya nelayan mendapatkan BBM, terpaksa harus membeli di darat. Dampaknya, menambah biaya yang harus dikeluarkan nelayan.
“Akhirnya kan penghasilan nelayan berkurang, karena mereka harus mengeluarkan ongkos lebih untuk jalan lagi memberi BBM di darat. Termasuk mengurangi waktu mereka yang seharus mengantri lagi di SPBU atau APMS, padahal itu bisa digunakan untuk membenahi kapal, perbaiki alat tangkap, mempersiapkan peralatan untuk melaut dan lain sebagainya,” bebernya.
Simon menekankan kepada Pertamina agar lembaga penyalur yang tidak sesuai standar, supaya dilakukan standarisasi baik bentuk bangunan, penggunaan dispenser dan lain sebagainya. Sehingga tidak merugikan konsumen yaitu masyarakat Kota Tarakan.
“Seperti lembaga penyalur BBM yang di Beringin, itu kan kalau air surat kapal nelayan tidak bisa sandar membeli BBM disitu karena dangkal dan operasionalnya tidak maksimal. Ini harus menjadi perhatian Pertamina, mintanya kami di jadi SPBU terapung supaya nelayan mudah membeli BBM,” tegasnya.
Anggota DPRD Kota Tarakan dari dapil 2 Tarakan Timur itu meminta supaya lembaga penyalur BBM untuk laut di daerah Beringin, Kelurahan Selumit Pantai di evaluasi.
“Termasuk SPBU untuk nelayan yang berada di Tanjung Batu, itu kan belum menggunakan dispenser dan masih menggunakan canting. Kalau itu memang dibolehkan, kenapa terlalu lama kan standarnya harus pakai dispenser jadi takarannya pasti dan tidak mudah diselewengkan,” pungkasnya.
Sementara itu, menanggapi keluhan nelayan yang disampaikan Ketua Komisi II, Sales Brand Manager Fuel Terminal Tarakan Ferdy Kurniawan mengatakan 2025 ini, untuk melayani BBM bagi nelayan akan ada penambahan tiga SPBU baru dilaut.
“Kalau saat ini SPBU untuk melayani nelayan, ada dua yaitu SPBU Tanjung Batu dan Koperasi Mina Herda di Lingkas Ujung. Tahun ini, akan ada penambahan tiga lagi,” bebernya.
Ferdy menerangkan tambahan tiga SPBU untuk melayani dilaut tersebut, lokasinya di depan Bandara Juwata Tarakan, Pantai Amal dan daerah Mamburungan.
“Sebenarnya kuota BBM untuk nelayan itu sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan SPBU-SPBU lainnya diatas 1.000 ton per tahun. Karena memang pengaturan kuota dari BPH Migas, itu sudah mempertimbangkan kebutuhan nelayan yang ada di Kota Tarakan dan itu lebih dari cukup,” ucapnya.
Ferdy menambahkan ketika nanti ada penambahan SPBU Nelayan dan sudah jadi, nelayan tidak kesulitan lagi mendapatkan BBM.
“Karena memang secara angka kuota sendiri, lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk SPBU Nelayan. Tahun 2024 itu, realisasi serapan kuota BBM untuk nelayan dikisaran 80 persen dari kuota yang ada,” sebutnya.
Terkait SPBU Nelayan belum menggunakan dispenser di Tanjung Batu, Ferdy menjelaskan saat ini kondisinya lagi pembangunan.
“Kami dari Pertamina telah memberikan surat perpanjangan pertama. Jadi mereka masih memiliki kesempatan selama 6 bulan kedepan sampai Juni 2025 untuk menyelesaikan pengerjaan pembangunan SPBU Nelayan, itu yang terus kami kejar supaya mereka selesai tepat waktu,” ungkapnya.
Ferdy menegaskan apabila pembangunan SPBU Nelayan tidak selesai tepat waktu, bakal stop sementara.
“Kalau mereka tidak menyelesaikan tepat waktu dan izin perpanjangan tidak diberikan, mau tidak mau akan libur sementara,” imbaunya.
Sedangkan SPBU Tengkawang di Beringin, disebutkan Ferdy akan dimintakan rekomendasi pembenahan, karena memang SPBU nya ini cukup vital melayani kebutuhan speedboat di Kota Tarakan.
“Kondisi SPBU Tengkawang di Beringin itu saat ini, kategorinya untuk lembaga penyalur BBM Pertamina paling minimum sarana dan prasarananya. Itu juga kami kejar untuk melakukan pembenahan-pembenahan, karena memang SPBU tersebut cukup vital penyalurannya untuk konsumen speedboat di Tarakan,” tutupnya.(Mt)
Discussion about this post