Menu

Mode Gelap

Nasional

Deddy Sitorus: Tanah Adalah Kehidupan, Keadilan Agraria Harga Mati


					Anggota DPR RI Deddy Sitorus membuka sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN menjadi mitra kerja Komisi II. Foto: Fokusborneo.com Perbesar

Anggota DPR RI Deddy Sitorus membuka sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN menjadi mitra kerja Komisi II. Foto: Fokusborneo.com

TARAKAN – Anggota DPR RI Deddy Sitorus menegaskan bahwa urusan tanah adalah urusan “hidupnya orang.” Menurutnya, Kaltara memiliki potensi besar dengan pembangunan PLTA dan kawasan industri, namun keadilan agraria harus menjadi prioritas.

Hal itu, disampaikan politisi PDI Perjuangan saat membuka sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang bekerjasama dengan DPR RI di Hotel Duta Kota Tarakan, Selasa (3/6/25).

width"300"

“Tanah tidak akan pernah bertambah, yang bertambah itu manusianya,” ujarnya.

Ia menyayangkan masih banyak ketimpangan, di mana korporasi bisa menguasai ratusan ribu hektar, sementara rakyat berdarah-darah hanya untuk mendapatkan 200 meter persegi.

“Kita merdeka untuk keadilan agraria, bukan agar hanya ganti kulit penjajah,” sentil Deddy.

Ia menyoroti lambatnya pendistribusian lahan bagi rakyat dibandingkan kemudahan korporasi mendapatkan puluhan ribu hektar lahan sawit atau tambang.

Deddy Sitorus berharap Satuan Tugas (Satgas) yang baru-baru ini datang ke Kaltara untuk meninjau penguasaan lahan perusahaan sawit dapat menjadi solusi. Ia mengusulkan agar lahan yang terbukti melanggar hukum tidak ditarik ke BUMN atau dikuasai satu entitas, melainkan dibagi kepada rakyat sebagai bagian dari “bank tanah” pemerintah.

“Ada kebun yang mengambil tanah hutan, bagi dong kepada rakyat, dimulai dari rakyat yang ada di sekitar situ juga,” tegasnya.

Menurutnya, ini adalah wujud nyata kemerdekaan. “Kalau tidak, ya sekalian saja Belanda terusin kemarin, apa bedanya kita cuma beda warna kulit doang sama-sama niatnya menjajah orang-orang biasa,” cetusnya.

Ia juga menyoroti kerumitan regulasi yang menghambat penyelesaian masalah lahan, seperti lahan Pertamina yang tidak produktif namun sulit diserahkan kepada Pemkot Tarakan karena terbelit banyak kementerian.

“Kadang-kadang kita mikir, presiden saja belum tentu bisa beresin apalagi kita,” ujarnya frustrasi.

Deddy Sitorus menutup dengan menekankan bahwa mengurus tanah rakyat bukan sekadar program, melainkan sebuah “jihad”.

“Karena di sana itu kayak gini Pak, untuk dia hidup, untuk dia berusaha. Jadi enggak bisa main-main,” pungkasnya.(Mt)

Artikel ini telah dibaca 44 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

DPRD Jadwalkan RDP, Tuntaskan Polemik Ganti Rugi Proyek Kilang di Bunyu

25 Juli 2025 - 07:05

Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Nusantara Siap Beroperasi, ASN Kemenkes Ikuti Induction Program di Nusantara

24 Juli 2025 - 19:35

Turunkan Harga Hingga 48 persen, Kapal Logistik PELNI Jaga Stabilitas Sembako di Wilayah 3TP

24 Juli 2025 - 18:12

Telkomsel Hadirkan Program Undian SIMPATI HOKI Berhadiah Miliaran Rupiah, Lengkapi Ragam Keuntungan Digital Lifestyle SIMPATI

24 Juli 2025 - 18:04

DPRD Kaltara Soroti Penyelesaian Masalah Buruh PT Intraca

24 Juli 2025 - 07:05

Dorong Investasi Kuliner Berbasis Budaya, PT. Plataran Boga Rasa Teken Kerja Sama Strategis dengan Otorita IKN

23 Juli 2025 - 21:30

Trending di Daerah