TARAKAN – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersiap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) dengan mengusung sistem pemilihan pengurus yang disebut-sebut berbeda dari partai politik lain.
Hal ini diungkapkan Ketua DPW PKS Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, Sabtu (21/6/25). Ia menjelaskan bahwa sistem ini akan segera disosialisasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dalam waktu dekat.
Menurut Nasir, salah satu ciri khas sistem ini adalah keterlibatan langsung anggota PKS di jenjang pelopor dalam menentukan calon pengurus.
“Anggota PKS jenjang pelopor, yang jumlahnya lebih dari 160 orang, akan memilih 8 orang di tingkat kabupaten dan 8 orang di tingkat provinsi untuk menjadi bagian dari Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) dan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD),” jelas Nasir.
8 nama terpilih dari hasil pemilihan kader pelopor ini, akan langsung diserahkan ke DPP melalui aplikasi khusus. “Dari 8 orang itu kemudian digodok siapa nanti menjadi ketua DPW-nya, siapa yang menjadi sekretarisnya, bendahara, kaderisasi, dan sebagainya,” tambah Nasir.
Mengenai indikator dalam penentuan pengurus, Nasir menyebutkan beberapa kriteria penting. Meskipun pemilihan 8 besar bergantung pada pilihan masing-masing kader, DPP akan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menunjuk ketua dan jajaran pengurus lainnya.
“Salah satu misalnya yang harus dimiliki adalah kapasitasnya, kemudian komunikasi politiknya, punya jaringannya,” papar Nasir.
Ia menekankan pentingnya seorang pemimpin PKS memiliki komunikasi yang baik tidak hanya di internal kader dan pengurus, tetapi juga dengan masyarakat dan partai politik lain.
Selain itu, ketokohan dan jejak rekam moralitas yang bagus juga menjadi perhatian utama. “Karena kita ini adalah partai PKS bukan semata-mata sebagai partai politik, tapi kita entitas sebuah pergerakan dakwah di masyarakat sehingga moralitas itu adalah sesuatu yang utama,” tegasnya.
Nasir juga menjelaskan proses pemilihan ini memastikan adanya regenerasi kepemimpinan dan menjunjung tinggi jenjang keanggotaan di PKS. “Boleh jadi adalah tokoh baru, bisa tokoh lama. Kalaupun ada tokoh lama yang masuk, tapi insyaallah di bawahnya nanti akan didukung oleh tokoh-tokoh baru,” ujarnya.
Ia menambahkan DPP akan melihat kembali apakah tokoh lama masih layak dilanjutkan atau perlu regenerasi, tergantung pada pilihan kader di bawah dan kriteria yang ditetapkan.
“Pada saat dipilih itu yang memilih itu punya kriteria, yang dipilih punya juga kriteria,” kata Nasir.
Ia menjelaskan bahwa yang berhak memilih adalah kader pelopor, sementara yang bisa dipilih di tingkat wilayah adalah minimal jenjang anggota utama, dan di tingkat kabupaten/kota adalah minimal jenjang anggota dewasa.
“Jadi tidak bisa itu kemudian orang-orang baru, walaupun dia tokoh, walaupun banyak uangnya, dan sebagainya, ujung-ujung langsung jadi pimpinan atau ketua PKS, enggak bisa. Karena memang ada jenjang ini penggantiannya. Nah, itu yang menjadi ciri khas dan pembeda PKS dengan partai lain,” pungkas Muhammad Nasir.(Mt)
