JAKARTA – Biasanya meledak-ledak. Bahkan sampai menggebrak meja. Namun, berbeda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa (8/7/25) di Ruang Rapat Komisi 2 DPR RI, Jakarta. Tidak ada nada tinggi. Yang ada hanya air mata.
Itulah yang terjadi ketika Deddy Sitorus Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan berbicara soal kondisi Krayan.
“Orang sakit pasti mati pak. Mau ke rumah sakit naik pesawat. Saya sebenarnya sudah cape. Makanya saya mohon perhatiannya, penyusunan RAPBN (pembangunan jalan Krayan) diperjuangkan,” kata Deddy Sitorus sambil terisak.
Hadir dalam RDP Komisi 2 ini Mendagri Tito Karnavian, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB), DKPP dan OIKN. Agendanya pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN 2024.
Ketika mendapat kesempatan berbicara, wakil rakyat Dapil Kaltara itu meminta ditampilkan video pendek.
“Saya izin pimpinan dan teman-teman. Saya ingin memperlihatkan satu video. Agar kita bisa merasakan orang-orang diperbatasan sana menjalani hidupnya. Dengan tetap cinta NKRI. Tapi negaranya tidak cinta sama mereka,” tandas Deddy Sitorus.
Video itu memperlihatkan kondisi jalan menuju Krayan, Kabupaten Nunukan yang rusak parah. Ada pula video yang memperlihatkan, warga menggotong peti mati. Melewati jalan berlumpur. Visual pendek ini sebenarnya sudah berseliweran di jagad medsos Kaltara. Bahkan sampai viral.
Yang paling viral adalah pernyataan seorang Ketua Adat Krayan Hulu Lewi G Paru. Dengan lugas Ia mengkritik Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB).
“Apa guna BNPB. Hanya tinggal di Nunukan atau Tanjung Selor. Harusnya, hendaknya mereka berada di garis perbatasan. Karena mereka mengelola perbatasan. Mereka hanya tahu mengelola duit saja,” kritiknya.
Lewi G Paru juga mengingatkan kembali, bagaimana kasus lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan bisa terjadi pada Krayan.
“Jangan sampai Krayan jadi Sipadan kedua. Ligitan kedua. Dimana Indonesia kalah total di Mahkamah Internasional,” tegasnya lagi.
Deddy menambahkan. Ia menyadari persoalan pembangunan jalan bukan menjadi tanggung jawab Kementrian Dalam Negeri. Namun, sejak awal Deddy berharap BNPB menjadi orkestrasi kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan anggaran.
Bahkan, Deddy sampai menceritakan lagi pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Malinau beberapa tahun lalu. Ia minta kepada Jokowi agar pemerintah memprioritaskan penyelesaian jalan Malinau-Krayan.
Untuk diketahui, pemerintah sudah memulai pembangunan jalan menuju Krayan itu sejak tahun 2011. Terdapat tiga ruas jalan. Malinau-Long Semamu 104,23 Km. Long Semamu-Long Bawan 83,26 Km dan Long Bawan sepanjang 10,70 Km. Proyek ini terhenti karena persoalan anggara pemerintah yang terbatas.
Wajar bila Deddy Sitorus di RDP ini mengaku malu kepada masyarakat Krayan. Upayanya memperjuangkan anggaran pembangunan jalan itu hingga kini menemui jalan buntu.
“Saya sudah berbulan-bulan tidak ke Krayan Pak Menteri. Jujur saya malu sama masyarakat disana. Ini bukan soal dapil. Tapi ini soal keadilan. Bapak dengar sendiri pernyataan Ketua Adat tadi kan,” jelas Deddy.
Sementara itu, saat menjawab pernyataan Deddy Sitorus soal Krayan, Tito menyatakan telah menugaskan BNPB ke Krayan. Mantan Kapolri itu menyadari, Krayan memang berbeda dibandingkan pertasan-perbatasan di Provinsi lain.
“Kalau perbatasan dengan Timor Leste, atau Papua Nuegini masyarakat disana yang datang ke kita. Kalau Krayan kan kebalikannya. Saya pernah ke Krayan, potensi berasnya sangat besar,” ujar mantan Kapolri itu.
Deddy Sitorus sudah melemparkan bola panas persoalan jalan Krayan kepada pemerintah. Kini tinggal pemerintah. Apakah Krayan menjadi prioritas atau sekadar basa-basi formalitas.(pai)
