TARAKAN – Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menyampaikan pandangan mereka dalam Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026.
Rapat ini fokus pada tanggapan fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Muhammad Yunus, didampingi Wakil Ketua I Herman Hamid dan Wakil Ketua II Edi Patanan, serta dihadiri Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, dan jajarannya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Muhammad Yunus menekankan pentingnya peran legislatif dalam mengawal anggaran.
“Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 adalah hal yang sangat penting untuk dibahas secara mendalam sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Yunus.
Ia berharap pembahasan ini bukan hanya sekedar menjadi agenda tahunan, akan tetapi dapat dikawal bersama. Selanjutnya diambil keputusan bersama antara Pemerintah dan DPRD.
“Terutama kami para legislator yang merupakan perpanjangan tangan suara rakyat,” ucapnya.
Berikut adalah rangkuman pandangan dari ketujuh fraksi:
Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap Raperda APBD Perubahan 2025. Fraksi ini melihat anggaran perubahan sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan pelayanan masyarakat.
Gerindra menekankan pembahasan APBD harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan mengevaluasi program prioritas yang sudah berjalan.
Fraksi Demokrat
Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah dalam menyusun Raperda APBD Perubahan, namun tetap menyampaikan beberapa catatan kritis.
Fraksi ini menyoroti penurunan target pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Mereka mendesak pemerintah agar lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif.
Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi PDI Perjuangan mencermati struktur APBD Perubahan yang diproyeksikan sebesar Rp 1,174 triliun.
Fraksi ini berpendapat bahwa APBD seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belanja pegawai yang naik signifikan.
Demokrat mengingatkan alokasi anggaran ini harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas pegawai.
Fraksi Golkar
Fraksi Golkar memahami APBD Perubahan merupakan evaluasi atas pelaksanaan anggaran sebelumnya.
Golkar mengapresiasi kenaikan signifikan dalam deviden dari PDAM, namun menyayangkan penurunan pendapatan dari retribusi daerah.
Fraksi ini juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait minimnya pelatihan untuk meningkatkan keahlian kerja yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
Fraksi Golkar berharap anggaran perubahan dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan mendesak demi kesejahteraan masyarakat, menghindari adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Fraksi PKS
Fraksi PKS melihat APBD Perubahan sebagai instrumen penting untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi.
Mereka menyoroti penurunan target PAD dan mengingatkan pemerintah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD tanpa membebani masyarakat kecil. Fraksi PKS juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dan optimalisasi peran BUMD.
Untuk belanja daerah, Fraksi PKS menekankan perlunya efisiensi anggaran dengan mengurangi pos belanja yang tidak produktif dan memperbesar porsi belanja yang langsung menyentuh masyarakat. Kenaikan belanja hibah juga harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Fraksi PKB
Fraksi PKB memandang APBD sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi ini menyoroti kenaikan anggaran dan mempertanyakan apakah program prioritas pemerintah Kota Tarakan sudah sejalan dengan program nasional, yaitu “Asta Cita” yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sumber daya manusia.
Fraksi Harapan
Fraksi Harapan memberikan apresiasi atas semangat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Fraksi ini menyetujui Raperda untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya.
Fraksi Harapan mencatat penurunan target PAD di sektor pajak dan retribusi, serta mendorong pemerintah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara inovatif tanpa membebani masyarakat kecil.
Secara umum, semua fraksi menyetujui Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.(Mt)
Discussion about this post