TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Isu perbaikan pendapatan para pengemudi angkutan daring (online) baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4) di Kalimantan Utara (Kaltara) kini memasuki babak baru.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara baru-baru ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus untuk membahas dan menampung aspirasi mendesak dari komunitas driver online di wilayah tersebut, Senin (10/11/25).
Pertemuan yang digelar di gedung legislatif ini, menjadi sinyal kuat komitmen DPRD terhadap kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, menekankan forum ini bukanlah sekadar agenda formal, melainkan titik krusial untuk mencari solusi konkret.
”Kami memandang pertemuan ini dengan urgensi tinggi. Ini adalah persoalan yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan ekonomi keluarga pada sektor transportasi berbasis aplikasi,” ujar Nasir.
Melalui RDP ini, DPRD bertekad merumuskan sebuah kerangka kebijakan yang tidak hanya fair bagi para pengemudi, tetapi juga mencakup semua stakeholder.
Legislatif berharap ada kolaborasi harmonis antara pihak eksekutif (pemerintah daerah), para penyedia aplikasi (aplikator), dan komunitas pengemudi.
Nasir menambahkan, fokus utama dari seluruh diskusi dan kajian adalah pada kepastian hukum dan kesejahteraan.
”Tujuan kita sederhana mewujudkan transparansi, keadilan, dan kepastian bagi semua pihak. Kita ingin ada jaminan yang jelas bagi pengemudi dalam mencari nafkah, dan di saat yang sama, masyarakat pengguna jasa juga mendapatkan layanan terbaik,” tutupnya.(**).
Discussion about this post