TARAKAN, Fokusborneo.com – Suasana di Cafe Pondok Lesehan (Ponles), Karang Anyar, Tarakan Barat, Rabu (18/2/26), terasa berbeda dari agenda reses pada umumnya.
Alunan musik perkusi yang ritmis dan atraksi lincah Barongsai menghibur kehadiran warga pada reses Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supaad Hadianto, SE masa persidangan II tahun 2026.
Bukan sekadar hiburan, kehadiran kesenian tradisional Tionghoa tersebut sengaja dihadirkan sebagai bentuk penghormatan terhadap perayaan Tahun Baru Imlek 2026.
Bagi Supaad, Barongsai adalah simbol nyata dari penguatan nilai kebhinekaan yang selama ini menjadi urat nadi masyarakat Kaltara.
“Untuk saudara-saudara kita yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2026. Keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia adalah kekuatan yang harus kita jaga bersama,” ujar Supaad.
Politisi NasDem itu menekankan seni Barongsai kini telah melebur menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia, bahkan telah diakui sebagai cabang olahraga berprestasi di tingkat internasional.
Kehadiran Barongsai di tengah ruang reses menjadi pesan kuat bahwa politik dan aspirasi bisa berjalan beriringan dengan toleransi.
Namun, di balik kemeriahan budaya tersebut, Supaad tetap membawa misi utama dalam menyerap keluhan warga. Isu kesehatan, khususnya keberlanjutan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu, menjadi topik hangat dalam dialog tersebut.
Menanggapi kekhawatiran warga soal PBI yang sempat dinonaktifkan pemerintah pusat, Anggota Komisi IV DPRD Kaltara ini memberikan penjelasan lugas. Ia memastikan Kementerian Sosial tengah melakukan validasi satu data nasional dan status nonaktif tersebut bersifat sementara.
”Kementerian Sosial sudah mengaktifkan kembali peserta PBI yang sempat nonaktif. Sekarang prosesnya tinggal merapikan data nasional agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Supaad juga membawa angin segar bagi warga Tarakan terkait kepastian layanan kesehatan daerah. Ia menegaskan PBI yang dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltara tetap berjalan normal dan tidak mengalami penonaktifan.
Meski kondisi fiskal daerah mengalami penyesuaian akibat berkurangnya transfer dana pusat, komitmen untuk kesehatan rakyat tetap menjadi harga mati.
Untuk tahun anggaran 2026, telah disepakati alokasi PBI sebesar Rp20 miliar, setelah sebelumnya pada 2025 mencapai hampir Rp25 miliar.
“Kita bisa punya jabatan dan harta, tapi kalau tidak sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, PBI harus kita jaga sekuat tenaga. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Melalui momentum reses ini, Supaad Hadianto tidak hanya menunjukkan peran sebagai penyambung lidah rakyat secara administratif, tetapi juga sebagai figur yang merawat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kaltara.(*/mt)
Discussion about this post