TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, S.E., meminta jajaran pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian ekstra terhadap sektor pendidikan dan serapan tenaga kerja lokal.
Menurut legislator dari Fraksi NasDem ini, kedua sektor tersebut merupakan pilar utama dalam memutus rantai kemiskinan dan menekan angka masalah sosial di bumi Benuanta.
Supa’ad menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan pemerataan akses, salah satunya terkait pengelolaan program bantuan pendidikan seperti Beasiswa Kaltara Unggul.
Ia menilai mahasiswa dan generasi muda Kaltara saat ini tidak hanya membutuhkan bantuan finansial semasa kuliah, tetapi juga kepastian proyeksi dunia kerja pascakelulusan.
“Banyak hal yang menjadi perhatian mahasiswa saat ini, mulai dari akses dan pengelolaan program Beasiswa Kaltara Unggul hingga peluang kerja setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Mahasiswa perlu mendapatkan gambaran mengenai peluang dan tantangan nyata yang akan mereka hadapi setelah lulus,” ujar Supa’ad, Selasa (9/6/26).
Politisi senior ini juga mendesak instansi terkait, seperti Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, untuk lebih proaktif dan mendetail dalam menyosialisasikan program-program kerja mereka agar manfaatnya benar-benar terserap maksimal oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Supa’ad mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mengingatkan seluruh anggaran yang dikelola pemerintah provinsi sejatinya merupakan uang rakyat yang bersumber dari pajak.
Guna memastikan anggaran tersebut tepat sasaran, Supa’ad menegaskan DPRD Kaltara akan memaksimalkan tiga fungsi konstitusional yang melekat pada mereka, yakni fungsi legislasi dalam merumuskan Perda, fungsi penganggaran (budgeting), dan fungsi pengawasan di lapangan.
“Ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus berjalan beriringan. Jika lapangan pekerjaan tidak tersedia, maka potensi munculnya masalah sosial di tengah masyarakat akan semakin tinggi. Karena itu, fungsi pengawasan akan terus kami maksimalkan secara ketat,” tegas Supa’ad.
Ia berharap, ruang-ruang dialog antara wakil rakyat, pemerintah, dan elemen masyarakat—termasuk mahasiswa dapat terus dirawat. Hal ini dinilai penting agar setiap kebijakan publik yang dilahirkan pemerintah provinsi benar-benar menjadi solusi konkret atas kebutuhan riil masyarakat di Kaltara.(*/mt)
Discussion about this post