TARAKAN, Fokusborneo.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) selesai di bahas.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan hasil fasilitasi regulasi tersebut untuk segera ditindaklanjuti DPRD bersama Pemprov Kaltara.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menyambut baik turunnya dokumen tersebut. Ia menyebut lampu hijau dari pusat ini membuat Ranperda selangkah lagi disahkan.
”Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Nasir, Jumat (20/11/26).
Meski begitu, Nasir mengungkapkan ada sejumlah catatan penyempurnaan dari Kemendagri, baik dari sisi substansi maupun redaksional. Salah satu poin krusial adalah penegasan batas kewenangan pemda agar aturan ini tidak tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat.
Selain soal kewenangan, draf aturan ini juga menyoroti kemudahan bagi koperasi, mulai dari perizinan berusaha, permodalan, pendampingan pembentukan, hingga fasilitasi pelaporan rapat anggota.
Sementara untuk pelaku usaha kecil, regulasi ini mengawal pendampingan legalitas, akses pembiayaan, bantuan modal, pasokan bahan baku, sarana produksi, hingga layanan bantuan hukum.
“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” tegasnya.
Pasca-menerima hasil fasilitasi, Pansus II langsung tancap gas menggelar rapat internal untuk membedah rekomendasi Kemendagri. Hasilnya bakal dibawa ke rapat gabungan komisi guna menjaring masukan dari seluruh anggota dewan sebelum diketok palu di rapat paripurna.
Nasir mematok target pengesahan regulasi ini berbarengan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
”Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Raperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Tentu ini tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan dan pembahasan yang diperlukan,” jelas Nasir.(**)











Discussion about this post