TARAKAN, Fokusborneo.com – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan tahun 2027 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026.
Kondisi ini membuat Komisi III DPRD Kota Tarakan memberi perhatian khusus pada kelanjutan proyek-proyek strategis berskema tahun jamak atau multiyears.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menegaskan efisiensi anggaran yang terjadi tidak boleh menghambat penyelesaian proyek yang sudah disepakati sebelumnya.
Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama mitra kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tarakan.
”Secara garis besar APBD kita kemungkinan turun ya, dari tahun 2026 ke proyeksi 2027 kita lihat terjadi penurunan. Nah ini kan kita fokus ke kegiatan-kegiatan yang multiyears itu. Harapan kita kegiatan yang sudah disepakati bisa tetap terlaksana dengan baik dan pembangunannya betul-betul optimal,” ujar Randy, Sabtu (21/11/26).
Randy menyebutkan, secara kuantitas, jumlah proyek multiyears pada tahun 2027 masih sama seperti tahun sebelumnya. Beberapa proyek besar tersebut meliputi pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem), sistem resi gudang atau pusat pergudangan, sarana road race, hingga revitalisasi Pasar Batu.
Meski dilakukan penyesuaian porsi akibat efisiensi, anggaran untuk pembayaran proyek-proyek tersebut dipastikan tetap dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
”Kalau di PU sendiri nilainya proyeksinya sekitar Rp 60-an miliar untuk tahun depan. Tetap dialokasikan sesuai dengan kemampuan,” jelasnya.
Selain mengawal proyek multiyears, Politisi PKB itu juga menekankan agar pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
Atensi kedua yang disorot Komisi III dalam pertemuan dengan DPUPR adalah persoalan koordinasi lintas instansi, khususnya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), hingga Pemerintah Pusat.
Randy menilai koordinasi ini krusial mengingat banyaknya infrastruktur di Tarakan, terutama ruas jalan, yang status kewenangannya terbagi-bagi.
”Jalanan di Kota Tarakan ini tidak sepenuhnya menjadi wewenang Pemkot. Ada yang menjadi wewenang pemerintah pusat, lalu ada juga yang wewenang pemerintah provinsi,” katanya.
Menurutnya, kejelasan komunikasi antar OPD sangat dibutuhkan agar penanganan infrastruktur rusak tidak saling lempar tanggung jawab.
Di samping itu, pemerintah daerah juga dituntut mampu memberikan edukasi yang jelas kepada masyarakat terkait batas kewenangan jalan tersebut agar tidak memicu kesalahpahaman di lapangan.(**)











Discussion about this post